.webp)
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyampaikan dukanya atas musibah tenggelamnya KRI Nanggala-402 di Perairan Utara Bali pada 21 April 2021. Menurutnya, hal ini patut dijadikan sebagai momentum untuk mengevaluasi pertahanan maritim Indonesia, salah satunya melalui peningkatan kapasitas alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan infrastruktur pertahanan. Terlebih, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan sumber daya kelautan melimpah.
"Kita menyampaikan duka mendalam atas musibah yang menimpa KRI Nanggala-402. Semoga kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari, dan hal ini patut dijadikan momentum penguatan pertahanan maritim. Dengan wilayah perairan Indonesia yang sangat luas, jumlah kapal selam tentu saja perlu diperbanyak. Dari garis pantai sepanjang 95.181 km dan laut seluas 5,8 juta km2, hanya 5 kapal selam tentu tidak cukup menjaga pertahanan negara," ujar Syarief dalam keterangannya, Jumat (30/4/2021).
Syarief menjelaskan Indonesia hanya memiliki 5 kapal selam, yakni RI Nanggala-402 yang dipesan tahun 1977, KRI Cakra-402 yang dipesan tahun 1977, KRI Alugoro-405 yang dipesan tahun 2011, KRI Ardadedali-404 yang dipesan tahun 2011, dan KRI Nagapasa-403 yang dipesan pada tahun 2013. Namun, tenggelamnya KRI Nanggala-402 membuat Indonesia hanya memiliki 4 kapal selam dengan kondisi KRI Cakra-402 masih sedang diperbaiki di Korea Selatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Anggota Komisi I DPR RI ini, dua kapal selam yang telah berusia lebih dari 40 tahun sudah seharusnya diremajakan melalui perawatan berkala dan berkualitas. Di samping itu, Indonesia juga perlu menambah jumlah kapal selam.
"Jika dilihat dari tahun pemesanannya, dua kapal selam dipesan pada pemerintahan Presiden Soeharto dan tiga lainnya pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini harus menjadi bahan evaluasi di internal pemerintahan Presiden Jokowi, bahwa jargon poros maritim sepertinya melupakan aspek pertahanan maritim," katanya.
Syarief juga menegaskan alokasi anggaran untuk TNI AL juga perlu menjadi perhatian bersama. Pasalnya, dari sisi anggaran, pada tahun 2021 alokasi anggaran untuk TNI AL adalah Rp 24,49 triliun atau sekitar 17,87 persen dari total anggaran Kementerian Pertahanan/TNI.
Padahal di Indonesia sering terjadi pencurian sumber daya laut. Selain itu, kuantitas dan kualitas pertahanan laut juga lemah sehingga tidak heran pengelolaan sektor maritim tidak optimal.
"Kita mendorong penguatan kapasitas alutsista dan infrastruktur maritim. Pemerintah perlu memperbanyak jumlah kapal selam, serta meningkatkan kualitas perawatan kapal selam yang sudah ada. Harapannya, selain untuk menjaga pertahanan negara, juga penting untuk mengawal optimalisasi sumber daya kelautan," pungkas Syarief.
Simak video 'Penampakan Timas DSV 1201, Kapal yang Akan Evakuasi KRI Nanggala-402':
