.webp)
TNI AL sempat mengungkap hanya memiliki 4 kapal selam meski sebenarnya dibutuhkan 12 kapal selam untuk menjaga perairan Indonesia. Komisi I DPR RI pun mengungkap kendala yang selama ini terjadi terkait pengadaan alutsista.
Awalnya, anggota Komisi I DPR F-PDIP, TB Hasanuddin mengungkap Kementerian Pertahanan sebetulnya sudah memiliki rencana untuk memperbanyak alutsista kapal selam. Kemenhan, kata dia, akan menambah 4 kapal selam lagi hingga rencana dan strategi (resntra) 2024.
"Jadi begini ,kalau sampai dengan renstra 2024 target kita ini harus sudah 8 kapal selam, 8 itu termasuk Nanggala dan Cakra ya. Kemudian 5 thaun ke depan lagi harus selesai 4, jadi 12 begitu ya," kata TB Hasanuddin, saat dihubungi, Kami (29/4/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah direncanakan, sudah ada 3 renstra, itu 8 itu dalam tahap minimum essential force sampai 2024, kan sekarang sudah ada 4, ya 4 lagi lah bisa," lanjutnya.
TB Hasanuddin menyebut memang selama ini ada kendala terkait pengadaan alutsista oleh Kementerian Pertahanan sehingga hanya ada 4 kapal selam di Indonesia. Menurutnya kendala yang paling mendasar yakni terkait anggaran.
"Ya pertama itu uang ya, kedua tentu proses pembuatan, apa lagi kita sedang bertahap memproduksi kapal selam produk dalam negeri bekerja sama dengan Korsel. Terlepas dari apapun itu, kita harus mulai begitu, dan nanti perkembangan teknologinya itu disesuaikan, begitu," ucapnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan video 'Kapal Selam Hilang, Prabowo Sorot Modernisasi Alutsista 3 Matra TNI':
Hal serupa juga disampaikan oleh, anggota Komisi I F-PKB, Abdul Kadir Karding, yang menyebut dirinya sudah memahami adanya kekurangan alutsista khususnya kapal selam. Menurutnya sebetulnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah memiliki komitmen untuk menambah alutsista.
"Jadi pada prinsipnya sejak awal kita sudah memahami sesungguhnya bahwa kita ini kekurangan peralatan pertahanan, termasuk di dalamnya kapal selam. Dan Pak Prabowo sendiri dan jajaran Kemenhan sebenarnya punya komitmen yang besar, yang kuat untuk memenuhi kebutuhan ideal daripada alutsista dan peralatan peralatan pertahanan yang lain," ujarnya.
Namun demikian, memang komitmen Prabowo, kata dia, terhambat oleh anggaran negara untuk pengadaan alutsista. Meski begitu, Karding meminta agar dari anggara Rp 131 triliun untuk Kementerian Pertahanan harusnya disisihkan untuk membeli alutsista.
"Namun memang kendala utama adalah anggaran negara untuk membiaya semua dalam waktu serempak itu tidak memungkinkan, kita tau anggaran Kemenhan tahun ini sekitar Rp 131 T itu cukup besar, dan di antara semua kebutuhan-kebutuhan alutsista dan alat-alat petahanan kita itu tentu harus mau tidak mau dipenuhi secara bertahap atau diperbaiki yang masih bisa diperbaiki dan itu kebutuhan anggarannya pasti besar," ungkapnya.
Sebelumnya, kapal selam milik TNI Angkatan Laut (AL) sisa empat armada usai KRI Nanggala-402 tenggelam. TNI AL mengatakan pihaknya sebenarnya membutuhkan 12 kapal selam untuk menjaga perairan Indonesia.
"Kebutuhan kami minimal 12 kapal selam," ujar Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AL, Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono kepada detikcom, Kamis (29/4/2021).
Julius menuturkan perlu adanya keseimbangan kekuatan dengan militer negara-negara tetangga. Julius menyampaikan kondisi geostrategis juga menjadi pertimbangan kebutuhan 12 kapal selam.
"Kita perlu balancing power. Kita melihat geostrategi, negara kawasan seperti apa. Maka kita perlu menjaga keseimbangan," ucap Julius.
