MAKI: Kalau Dewas Bingung Bubarkan Saja, KPK Balik ke UU Lama!

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Kamis, 29 Apr 2021 08:07 WIB
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendatangi gedung KPK. Kedatangannya untuk beri bukti tambahan terkait pelanggaran kode etik Ketua KPK, Firli Bahuri.
Boyamin Saiman (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean merasa bingung dengan tugasnya lantaran tidak diatur secara rinci dalam UU KPK Nomor 19 Tahun 2019. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menekankan, kalau Dewas bingung dengan tugas, sebaiknya dibubarkan saja.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menekankan Dewas KPK memiliki kekuatan penuh dalam melakukan pengawasan, seperti pengawasan penyidikan hingga adanya pelanggaran.

"Mestinya Dewan Pengawas ini lebih powerful dari Dewan Etik dan mestinya tidak bingung karena bisa melakukan audit apa pun terhadap kinerja KPK, karena ngawasi mulai penyidikan, penerimaan pengaduan, penyidikan, penuntutan di pengadilan sampai pelaksanaan misalnya adanya barang bukti, kemarin ada yang mencuri," kata Boyamin kepada wartawan, Rabu (28/4/2021).

Dengan kekuatan penuh itu, Boyamin menilai Dewas KPK akan mendorong agar kinerja KPK lebih bagus. Sebab, semua hal yang dilakukan KPK akan diawasi.

"Kami justru kaget ketika Pak Ketua itu mengatakan bingung apa kewenangannya. Kalau berkaitan dengan pemberian sanksi, gampang. Yang diberi sanksi misalnya pegawai KPK, lalu kemudian pimpinan KPK tidak menjalankan sanksi itu, misalnya memecat, ya pimpinan KPK-nya gantian yang dipecat. Kalau perlu, begitu to," tutur Boyamin.

"Jadi semua sederhana, mudah dan powerful tapi malah jadi bingung, makanya saya juga jadi bingung. Dewas ini justru saya khawatir pikun ini, menjadi bingung tugas yang besar itu ketika bingung malah jadi pikun nanti, kasihan nanti Dewan Pengawas yang orang tua-tua begini kebingungan melakukan apa," tegasnya.

Berhasilnya kinerja KPK, kata Boyamin, akan tergantung pada kinerja Dewas. Dia menekankan bahwa Dewas memiliki tanggung jawab yang berat.

"Sekarang gagal dan berhasil KPK itu tergantung di Dewan Pengawas, bukan di pimpinan lagi, seakan-akan begitu. Ini yang menjadi tugas berat. Jadi kalau dulu sudah bersedia jadi Dewas, memang tugasnya berat seperti itu dan harus dilaksanakan," kata dia.

Boyamin mengatakan, jika Dewas bingung dengan wewenangnya, dia menyarankan agar Dewas dibubarkan. Dia meminta agar UU KPK dikembalikan pada UU sebelumnya.

"Persoalan sederhana seperti itu, tapi kalau bingung, saya khawatir ini lebih baik dibubarkan saja seperti saya berulang-ulang, program saya kembalikan ke Undang-Undang KPK lama. Berarti yang tidak ada Dewan Pengawas dan kemudian independensi KPK juga terjamin dan kemudian mereka bisa bergerak untuk memajukan kegiatan pemberantasan korupsi," tegasnya.

Lihat juga Video: Asa Ketua Dewas di Pusaran Kontroversi KPK

[Gambas:Video 20detik]