Pemerintah Perlu Ganti Status KKB Jadi Kelompok Teroris!

Jakarta -

Pengamat terorisme Al Chaidar menilai pemerintah perlu mengganti status kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua menjadi kelompok terorisme. Sebab, KKB Papua dinilai telah melakukan teror dengan membunuh warga sipil.

"Perlu sekali, dari awal saya sudah menulis bahwa OPM tergolong teroris. Ini memang dari awal Indonesia tidak serius dalam melakukan ratifikasi terhadap konvensi PBB tahun 2008 tentang list of designated terrorist organization, jadi saya nggak ngerti maksudnya pemerintah ini. Harusnya OPM dari awal dianggap sebagai teroris," kata Al Chaidar kepada wartawan, Rabu (28/4/2021).

Pengajar Universitas Malikussaleh itu mengatakan tindakan KKB telah menyasar warga sipil dan menciptakan ketakutan. Menurutnya tindakan tersebut sudah terpenuhi unsur terorisme.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena dia sudah melakukan pembunuhan terhadap masyarakat sipil, itu sudah terpenuhi kriteria bahwa dia adalah teroris," kata dia.

Al Chaidar mengatakan, jika KKB berganti nama menjadi kelompok terorisme maka tak ada lagi perundingan. Dia menekankan bahwa KKB di Papua bukanlah golongan pejuang karena dengan terang-terangan membunuh, merampok, hingga memperkosa warga sipil.

"Termasuk juga tidak ada perundingan damai, kalau dengan teroris, tapi kalau separatis itu sama-sama kombatan, jadi nggak ada sipil menjadi korban. Kalau ini sipil terus menjadi korban, jadi menciptakan situasi kriminal, situasi tidak aman di daerah OPM yang dibunuh berani sama sipil doang, kemudian harusnya dia sebagai ini kan dia harus konsekuen, kalau dia sudah membunuh sipil dia udah menjadi kelompok kriminal, bukan lagi pejuang," kata dia.

Al Chaidar juga mengutip pidato Presiden Uganda, Yoweri Museveni tahun 2001 dalam Sidang Umum PBB tentang perbedaan antara teroris dan pejuang kemerdekaan.

"Yoweri Museveni (2001), 'Perbedaan antara teroris dan pejuang kemerdekaan terletak pada kenyataan, meskipun seorang pejuang kemerdekaan terkadang dipaksa untuk menggunakan kekerasan, dia tidak dapat menggunakan kekerasan tanpa pandang bulu. Orang yang menggunakan kekerasan tanpa pandang bulu, itulah teroris'," katanya.

Tonton Video: Haru dan Khidmat Penyambutan Jenazah Polisi yang Gugur Ditembak KKB

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah saat ini sedang mengkaji sebutan teroris untuk KKB Papua. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut tindakan KKB bisa dikategorikan kegiatan terorisme.

"Persoalan julukan kita lagi kaji ya, lagi kaji dengan saksama. Nanti ditunggu saja seperti apa nantinya," kata Moeldoko dalam acara Festival HAM 2021, yang digelar virtual, Rabu (28/4).

"Intinya di situ adalah bagaimana meletakkan antara ketegasan dan penghormatan terhadap HAM. Kita tidak boleh apa itu mengabaikan tentang itu, satu sisi diperlukan tindakan-tindakan yang sangat tegas karena ini berkaitan dengan rasa takut yang berlebihan bagi masyarakat dan rasa aman yang sudah mulai diragukan di sana. Buktinya ada pembunuhan guru, pembunuhan masyarakat asli, pembakaran sekolah, dan lain-lain," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha gugur setelah terlibat kontak tembak dengan KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. BIN kini melabeli KKB menjadi kelompok separatis dan teroris (KST) Papua.

"Kontak tembak tersebut terjadi akibat kelompok separatis dan teroris (KST) Papua melakukan penghadangan dan penyerangan terhadap rombongan Kabinda," ujar Deputi VII BIN Wawan Hari Purwanto dalam keterangannya, Senin (26/4).

Brigjen Putu gugur setelah ditembak di bagian kepala. Saat itu, sekitar pukul 15.50 WIT, Brigjen Putu beserta Satgas BIN dan Satgas TNI-Polri yang tengah dalam perjalanan menuju Desa Dambet tiba-tiba dihadang oleh kelompok KKB. Saat itulah aksi baku tembak pun terjadi di sekitar gereja Desa Dambet, Beoga, Puncak.

Halaman 1 2

Selanjutnya