Hakim Ungkap Kubu Moeldoko Mau Cabut Gugatan AD/ART, Demokrat Ragu

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Selasa, 27 Apr 2021 14:44 WIB
Sidang gugatan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020
Sidang gugatan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020 (Ilman Nafi'an/detikcom).
Jakarta -

Kubu Moeldoko kembali tak hadir dalam sidang gugatan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020 pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dua kali mangkir, kubu Moeldoko selaku penggugat malah mengirimkan surat permohonan pencabutan gugatan.

"Jadi dalam perkara ini telah kita sidang pada minggu lalu, Selasa lalu. Ada surat dari salah satu kuasa para penggugat yang menyatakan atau memohon untuk perkara ini dicabut," ujar ketua majelis hakim Saifudin Zuhri di ruang sidang Hatta Ali, PN Jakarta Pusat, Selasa (27/4/2021).

Hakim kemudian menanyakan kepada kuasa hukum tergugat, Mehbob, apakah sudah menerima tembusan surat tersebut. Mehbob mengaku belum mendapatkannya.

"Sampai sekarang kami dari pihak tergugat tidak mendapat tembusan, Yang Mulia, dan kami juga agak meragukan kalau mereka benar mencabut. Karena dalam surat kuasa mereka mengajukan gugatan pun mereka memalsukan beberapa DPC, apakah surat pencabutan itu bisa terkonfirmasi kebenarannya," kata Mehbob.

Mehbob kemudian meminta kepada majelis hakim untuk memanggil sekali lagi pihak penggugat. Apabila pada sidang berikutnya kembali tak hadir, majelis hakim akan menggugurkan perkara tersebut.

"Kalau kami memohon kepada Yang Mulia untuk dipanggil sekali lagi. Apabila penggugat tidak hadir, perkara ini bisa jadi pertimbangan Yang Mulia untuk digugurkan, bukan karena dicabut," katanya.

Setelah itu, majelis hakim memanggil perwakilan penasihat hukum tergugat untuk melihat isi surat. Majelis hakim kemudian memutuskan menunda sidang dan melanjutkan pada Selasa (4/5/2021).

Karena ada permintaan dari kuasa khususnya tergugat 1 dan 2 untuk memanggil lagi, kepada pihak kuasa penggugat. Kita akan panggil lagi, 1 minggu ya," ucap Saifudin.

Sebelumnya, AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Dalam AD/ART itu disebutkan kongres luar biasa (KLB) harus seizin Ketua Majelis Tinggi Partai yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebagaimana dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, Selasa (13/4/2021), gugatan itu terdaftar dengan nomor 213/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst. Duduk sebagai penggugat:

1. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat
2. La Moane Sabara SSos
3. Jefri Prananda SH MSi
4. Laode Abdul Gamal
5. Muliadin Salemba
6. Ajrin Duwila

Penggugat menyerahkan kasus itu ke kuasa hukumnya, Yustian Dewi Widiastuti. Siapa yang digugat? Yaitu:

1. DPP Partai Demokrat 2020-2025 (Tergugat I)
2. DPP Partai Demokrat 2015-2020 (Tergugat II)

Sedangkan turut tergugat adalah Menteri Hukum dan HAM. Berikut tuntutan mereka:

Dalam Provisi

1. Menerima Permohonan Provisi para Penggugat.
2. Melarang Tergugat I melakukan segala tindakan hukum baik keluar maupun ke dalam atas nama Partai Demokrat, termasuk melarang tindakan-tindakan Tergugat I yang melakukan pemecatan-pemecatan terhadap para peserta KLB Partai Demokrat Sibolangit Deli Serdang.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hak politik dan perdata Para Penggugat.
3. Menyatakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Partai Politik.

(man/gbr)