.webp)
Muncul isu tersangka Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial, mencoba menjalin komunikasi dengan salah satu pimpinan KPK, Lili Pintauli Siregar. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK melakukan investigasi kode etik tidak hanya menunggu adanya tindak pidana.
"ICW ingin mengingatkan kepada Dewan Pengawas bahwa pengusutan dugaan pelanggaran kode etik tidak mesti menunggu proses pidananya, melainkan bisa berjalan secara beriringan. Sebab, objek pemeriksaan keduanya jelas berbeda, jika bagian penindakan menggunakan UU Tipikor sebagai landasan, sedangkan Dewas sendiri memakai kode etik KPK," ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya, Senin (26/4/2021).
Dalam kasus yang menjerat Wali Kota Tanjungbalai ini, KPK juga menetapkan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju. ICW mendorong KPK dan Dewas memeriksa pihak-pihak lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selain hal itu, ICW mendesak pula agar KPK dan Dewan Pengawas segera memeriksa pihak-pihak lain dalam perkara suap dan gratifikasi Penyidik Robin. Pemeriksaan itu diharapkan dapat pula menyentuh aktor-aktor penting di KPK, mulai dari penyidik-penyidik yang tergabung dalam Satgas Robin, Direktur Penyidikan, Deputi Penindakan, sampai pada Pimpinan KPK," katanya.
"Sebab, dalam banyak pemberitaan, disebutkan bahwa sempat ada upaya dari Walikota Tanjung Balai untuk bertemu dengan salah seorang Komisioner KPK. Jika ternyata itu benar dan pertemuan terjadi, maka tindakan komisioner itu kembali mengingatkan publik pada perbuatan Firli Bahuri pada masa lalu saat masih menjabat sebagai Deputi Penindakan yang rajin bertemu dengan seorang kepala daerah. Sanksi yang sama juga mesti dijatuhkan kepada komisioner KPK itu, yakni pelanggaran berat," ucapnya.
Secara terpisah, salah satu anggota Dewas KPK Albertina Ho mengaku baru mendengar kabar dugaan upaya Syahrial mencoba menjalin komunikasi dengan Lili. Dia mempersilakan masyarakat melaporkan dugaan tersebut dengan menyertakan bukti.
"Saya juga baru dengar dari pemberitaan di media. Kalau ada bukti-bukti, silakan disampaikan ke Dewas," ujar Abertina.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Tonton Video: Pakai Rompi Oranye, Walkot Tanjungbalai Minta Maaf
Albertina mengatakan Dewas bisa melakukan investigasi tanpa harus menunggu adanya laporan. Namun, hal itu harus diawali bukti yang cukup.
"Semuanya bisa dilakukan Dewas, tapi tentu saja harus ada bukti permulaan dulu," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, tersebut kabar salah satu Pimpinan KPK dihubungi Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial sebelum perkara suap-menyuap dengan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju terbongkar. Siapa Pimpinan KPK yang dimaksud itu?
Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebut nama salah satu pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar yang sempat dihubungi oleh Syahrial. Menurut Boyamin, hal ini seharusnya ditelusuri lebih lanjut oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Kabar menyebutkan saat itu Syahrial beberapa kali menghubungi Lili. Sebab, Syahrial mengetahui adanya penyelidikan KPK terhadap suatu perkara di wilayah yang dipimpinnya itu.
"Saya mendengarnya begitu bahwa Wali Kota Tanjungbalai berusaha menjalin komunikasi dengan Bu Lili tapi apakah kemudian Bu Lili menanggapi atau menindaklanjuti seperti apa, saya belum ada informasi," ucap Boyamin kepada wartawan, Senin (26/4/2021).
