Istana Evaluasi Operasi di Papua Usai Kabinda Gugur Ditembak KKB

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Senin, 26 Apr 2021 20:18 WIB
Moeldoko Saat Rapat Bersama Perwakilan Kementerian/Lembaga
Moeldoko Saat Rapat Bersama Perwakilan Kementerian/Lembaga (Foto: Dok KSP)
Jakarta -

Kejahatan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua kembali menimbulkan korban menyusul gugurnya Kabinda Papua Brigjen I Gusti Putu Danny Nugraha. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai operasi di Papua perlu dievaluasi.

Hal itu disampaikan Moeldoko saat menggelar rapat koordinasi perkembangan situasi keamanan terkini Papua di Gedung Bina Graha Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis, Senin (26/4). Dalam rapat ini, Moeldoko didampingi Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani.

Hadir juga perwakilan kementerian/lembaga mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, Polri hingga Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), hingga kepala daerah. Moeldoko meminta masukan kepada semua pihak terkait solusi penanganan KKB di Papua.

"Operasi di Papua perlu dievaluasi. Kadang-kadang ada sesuatu yang simple tapi justru membuat rumit keadaan. Jangan terjebak pada situasi itu, maka harus ada perubahan dan pembenahan," ujar Moeldoko seraya menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya Kabinda Papua.

Pernyataan Moeldoko itu diamini oleh Kabaintelkam Polri Irjen Paulus Waterpauw. Paulus menilai sinergitas di lapangan belum terlalu padu.

Sementara itu, Wakil Kepala (Waka) BIN Letjen TNI Purn Teddy Lhaksmana Widya Kusuma mengatakan pemerintah mempunyai peluang untuk menuntaskan masalah KKB. Terlebih lagi, kata Teddy, evaluasi operasi di Papua sudah dibahas.

"Operasi penuntasan KKB harus dilanjutkan," jelas Teddy.

Selain itu, Teddy mengatakan penyebutan KKB sudah tidak sesuai. Dia menyebut sejumlah pihak mengusulkan KKB diganti dengan sebutan separatis teroris.

Sedangkan Kabais TNI Letjen Joni Supriyanto mengatakan penanganan KKB di Papua perlu melibatkan tokoh, masyarakat adat, hingga pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala BNPT Boy Rafli Amar dan Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto sepakat bahwa operasi di Papua bukan operasi militer, melainkan operasi penegakan hukum.

"Maka, kejahatan KKB di Papua bisa diproses secara hukum. Tapi keterlibatan TNI di sana terkait masalah kedaulatan negara, sehingga harus totalitas hadapi situasi di Papua," jelas Boy.

Bupati Kabupaten Puncak Willem Wandik yang hadir dalam rapat itu ikut memberikan pandangan. Menurut dia, penanganan situasi di Papua, khususnya di Puncak Jaya, memerlukan pendekatan khusus.

"Perlu ada pendekatan ke masyarakat, bangun komunikasi yang baik. Perlu juga pembangunan infrastruktur jalan, rumah singgah, dan listrik," ungkap Willem.

Simak juga video 'Jokowi Berduka, Kabinda Papua Gugur Ditembak KKB Naik Pangkat':

[Gambas:Video 20detik]



(knv/zak)