2 Dugaan Penyebab Klaster Kantor Corona di Jakarta Melonjak

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Senin, 26 Apr 2021 16:23 WIB
Poster
Foto: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta -

Klaster Corona perkantoran di DKI Jakarta mengalami kenaikan dalam sepekan. Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan, kemungkinan pegawai menjadi abai dengan protokol kesehatan (prokes) karena telah disuntik vaksin COVID-19.

"Mungkin, sekali lagi, kita belum melakukan survei secara mendalam terkait hal tersebut. Tapi, mungkin karena vaksin jadi seakan-akan dia sudah kebal," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah saat dimintai konfirmasi, Senin (26/4/2021).

"Kedua, mungkin karena udah kelamaan, jadi bosen juga nih. Sekarang udah jarang, orang-orang begitu masuk kantor cuci tangan udah jarang. Padahal kita tetap menyediakan," sambungnya.

Selain itu, Andri mengakui lemahnya pengawasan protokol kesehatan (prokes) COVID-19 di lingkungan internal perkantoran. Hal ini disebabkan karena minimnya personel yang berjaga di lingkungan perkantoran.

Terlebih, di bulan suci Ramadhan kali ini, pengawasan berbenturan dengan penanganan aduan masyarakat terkait masalah pembayaran THR.

"Jumlah pengawas yang ada di kita hanya sekitar 59 orang. Katakanlah kita menerjunkan semua pegawai Dinas Tenaga Kerja yaitu berjumlah 500, cuman kan 500 juga nggak masuk semua. Kita bagi tiga. Sebagian WFO, WFH, sebagian turun ke lapangan. Ditambah lagi sebagian lagi untuk melakukan penuntasan kasus, seperti itu," jelasnya.

Lantas, apakah Pemprov DKI akan mempertimbangkan Ibu Kota kembali menerapkan kebijakan work from home (WFH) sepenuhnya?

Terkait hal ini, Andri mengaku pihaknya perlu meminta saran serta melakukan kajian komprehensif terlebih dahulu. Untuk saat ini, pihaknya akan memperketat pengawasan PPKM Mikro di perkantoran dengan berkoordinasi dengan Satpol PP, TNI dan Polri.

"Nanti akhirnya ketatin 100% full, apa 25% atau 50%. Kalau pengambilan keputusan seperti itu kita tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Misalnya hanya Disnaker saja yang melakukan ini, nggak. Dia betul-betul komprehensif semua didengar pendapatnya dari berbagai macam aspek sehingga diputuskan lah seperti ABC, itu lah nanti kita perketat," ucapnya.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan terjadikan kenaikan kasus COVID-19 pada klaster perkantoran. Padahal mayoritas pegawai kantoran sudah menerima vaksin COVID-19.

"Sebagian besar kasus konfirmasi COVID-19 di perkantoran terjadi pada perkantoran yang sudah menerima vaksinasi COVID-19," tulis Pemprov DKI Jakarta di akun Instagram resmi dkijakarta, seperti dilihat detikcom, Minggu (25/4/2021).

Dijelaskan bahwa pada periode 5-11 April 2020, jumlah kasus positif berjumlah 157 dengan jumlah perkantoran 78. Namun, pada periode 12-18 April, terjadi kenaikan dengan jumlah kasus positif 425 dengan jumlah perkantoran 177.

"Sebagian besar kasus konfirmasi COVID-19 di perkantoran terjadi pada perkantoran yang sudah menerima vaksinasi COVID-19. Meski sudah mendapatkan vaksinasi, bukan berarti seseorang akan 100% terlindungi dari infeksi COVID-19," tulis Pemprov DKI.

(isa/isa)