PKB Yakin Jokowi Evaluasi Kinerja Seluruh Menteri!

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Senin, 26 Apr 2021 13:25 WIB
Anggota Komisi III DPR RI, Luqman Hakim
Luqman Hakim (Foto: Istimewa).
Jakarta -

Reshuffle kabinet belum diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meski DPR sudah menyetujui pembentukan kementerian baru yakni Kementerian Investasi dan peleburan Kemendikbud-Ristek. PKB menduga Presiden Jokowi melakukan evaluasi kinerja kabinet secara keseluruhan.

"Reshuffle kapan? Pastinya setelah Presiden selesai melakukan evaluasi kinerja kabinet dan menetapkan keputusan posisi apa saja yang perlu diganti," kata elite PKB, Luqman Hakim kepada wartawan, Senin (26/4/2021).

Menurut Luqman, jika reshuffle kabinet hanya untuk mengisi pos Kementerian Investasi dan peleburan Kemenistek ke Kemendikbud, Jokowi tak akan mengambil waktu lama. Jokowi, kata Luqman, suka kerja dengan langkah cepat.

"Jika hanya untuk mengisi dua pos kementerian baru (penggabungan dan penambahan), pasti Presiden sudah umumkan kemarin-kemarin. Kita paham banget bahwa Presiden Jokowi paling tidak suka menunda pekerjaan," ujar Luqman.

Oleh sebab itu, Luqman menduga Presiden Jokowi melakukan evaluasi kinerja menteri secara keseluruhan. Jokowi dinilai tak hanya akan mengisi dua pos kementerian baru.

"Nah, kalau sampai hari ini belum ada informasi jelas mengenai reshuffle, bisa diduga Presiden tidak hanya akan mengisi dua pos kementerian baru, tapi masih melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet secara keseluruhan," imbuhnya.

DPR RI sebelumnya telah menyetujui pembentukan Kementerian Investasi dan peleburan Kemenristek ke dalam Kemendikbud. Surat persetujuan itu pun sudah dikirim ke Presiden Jokowi.

"Sudah (teken surat persetujuan)," kata Sekjen DPR RI, Indra Iskandar saat dikonfirmasi, Selasa (26/4).

Surat persetujuan dari DPR RI yang dikirim ke Presiden Jokowi itu diteken oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. DPR menyampaikan surat persetujuan itu ke Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg).

Indra mengungkapkan, surat persetujuan dari DPR itu dikirim pada pekan lalu. Namun, dia tidak merinci kapan tepatnya surat dikirimkan.

"Pokoknya minggu lalu sudah disampaikan ke presiden melalui Setneg," ujar Indra.

(rfs/gbr)