Duh! Sepertiga Responden Survei Masih Ingin Mudik Meski Dilarang

Tim detikcom - detikNews
Senin, 26 Apr 2021 12:10 WIB
Pemerintah memperketat larangan mudik untuk mencegah penyebaran virus Corona. Meski begitu, masih ada sejumlah warga yang nekat mudik lebih awal.
Foto Ilustrasi (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah telah resmi melarang mudik Lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021, bahkan memperketat aturan perjalanan sebelum dan sesudah larangan mudik. Ternyata, masih ada yang tetap ngotot ingin mudik!

Litbang Kompas memotret keinginan masyarakat itu lewat survei yang dirilis pada Senin (26/4/2021). Mayoritas masyarakat memang setuju dengan adanya larangan mudik. Namun, masih ada sepertiga responden yang tidak setuju bahkan tetap berminat mudik.

Penilaian masyarakat soal larangan mudik dan kaitannya dengan perekonomian juga terbelah. Separuh menilai kebijakan pelarangan mudik tepat di tengah upaya pemerintah memulihkan ekonomi, tetapi separuh lainnya menilai tidak tepat.

Berikut hasil survei Litbang Kompas mengenai larangan mudik:

Setuju atau tidak setujukah Anda dengan kebijakan larangan mudik Lebaran yang dikeluarkan pemerintah?

Sangat setuju: 7,1%
Setuju: 51,7%
Tidak setuju: 37,1%
Sangat tidak setuju: 1,8%
Tidak tahu: 2,3%

Setelah pemerintah resmi mengumumkan larangan mudik Lebaran tahun 2021 ini, masih berminatkah Anda untuk melakukan perjalanan mudik?

Sangat berminat: 3,7%
Berminat: 29,0%
Tidak berminat: 61,4%
Sangat tidak berminat: 4,4%
Tidak tahu: 1,5%

Tepat atau tidak tepatkah keputusan pemerintah melarang mudik di tengah agenda memulihkan perekonomian?

Sangat tepat: 4,1%
Tepat: 45,4%
Tidak tepat: 40%
Sangat tidak tepat: 4,6%
Tidak tahu: 5,9%

Sebelumnya, Presiden Jokowi sendiri telah bicara soal alasan melarang mudik Lebaran 2021. Presiden Jokowi menyebut alasan utama pelarangan mudik adalah terjadinya lonjakan kasus pada 4 kali masa liburan dan saat ini pemerintah ingin menjaga penurunan kasus aktif COVID-19.

"Sejak jauh-jauh hari pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik pada lebaran kali ini dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan karena pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus setelah 4 kali libur panjang," kata Jokowi, dalam konferensi pers virtual yang disiarkan di YouTube Setpres, Jumat (16/4/2021).

Pertama, lonjakan kasus setelah libur Idul Fitri, kemudian kenaikan kasus setelah libur panjang pada 20-23 Agustus. Kenaikan kasus juga terjadi setelah libur panjang pada 28 Oktober hingga 1 November 2020, dan yang terakhir keempat terjadi kenaikan kasus saat libur akhir tahun 24 Desember 2020 pada saat libur akhir tahun.

"Pertimbangan lainnya adalah kita harus menjaga tren menurunnya kasus aktif di Indonesia dalam 2 bulan terakhir ini," ujar Jokowi.

Simak juga video 'ASN Pemkab Purwakarta yang Nekat Mudik Potong Tunjangan!':

[Gambas:Video 20detik]



(imk/fjp)