Abaikan Laporan Kapal Dinas Dipakai Pilkada, Anggota Bawaslu Taliabu Dipecat

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 25 Apr 2021 16:55 WIB
Logo Bawaslu, gedung Bawaslu, ilustrasi gedung Bawaslu
Ilustrasi logo Bawaslu. (Zunita Putri/detikcom)
Taliabu -

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara (Malut), bernama Mohtar Tidore. Sebab, Mohtar mengabaikan laporan penggunaan kapal dinas untuk kepentingan pilkada/pendaftaran calon bupati/wakil bupati.

"Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu II Mohtar Tidore selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu," demikian bunyi putusan DKPP yang dikutip detikcom, Minggu (25/4/2021).

Kasus yang dimaksud terjadi pada 6 September 2020. Di mana bakal calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Aliong Mus, mendampingi adiknya, Fifian Ade Ningsih Mus, mendaftar sebagai calon Bupati Kepulauan Sula menggunakan speedboat milik Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu. Temuan itu dilaporkan Panwascam ke Bawaslu Taliabu tapi tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak cukup bukti.

"DKPP perlu mengingatkan Para Teradu selaku unsur pengawas dituntut memiliki insting pengawasan praduga bersalah (presumption of guilt) atas ketidaksesuaian suatu peristiwa hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar majelis.

Menurut DKPP, kasus itu seharusnya tidak hanya ditindaklanjuti dalam dimensi tindak pidana pemilihan. Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, Bawaslu juga mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan.

"Alih-alih menindaklanjuti pelanggaran administrasi, dalam pembahasan pertama Sentra Gakkumdu, Para Teradu berpendapat bahwa Fifian Ade Ningsih Mus belum menyerahkan dokumen syarat calon dan pencalonan kepada KPU Kabupaten Sula sehingga tidak dapat disebut sebagai calon Bupati atau Pasangan calon sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Karenanya perbuatan calon Bupati petahana Aliong Mus, tidak memenuhi unsur pidana Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016," papar majelis yang diketuai Muhammad.

DKPP menilai sikap dan tindakan teradu menunjukkan tidak adanya komitmen yang sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum dan keadilan telah mencederai integritas pemilihan.

"Dengan demikian, dalil aduan Pengadu Terbukti dan Jawaban Para Teradu tidak meyakinkan DKPP. Para Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 8 huruf a dan b, Pasal 11 huruf a dan c, Pasal 15 huruf a dan b, dan Pasal 16 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum," ujar majelis pada 21 April 2021.

Dalam kasus ini, Ketua Bawaslu Taliabu Adidas La Tea dicopot dari jabatan Ketua dan anggota Bawaslu Taliabu Lylian diberi sanksi peringatan keras.

Simak juga 'Sederet Problematika UU Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/isa)