.webp)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) COVID-19 harus menjadi kewajiban dalam keseharian masyarakat. Sebab, langkah ini dinilainya berguna untuk menghadapi potensi sebaran varian baru virus Corona di tanah air.
"Munculnya sejumlah varian baru virus Corona di sejumlah negara merupakan peringatan bagi kita untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan konsisten dalam keseharian," kata Rerie, sapaan akrab Wakil Ketua MPR RI dalam keterangannya, Minggu (25/4/2021).
Rerie menjelaskan ledakan penyebaran varian baru COVID-19 menyebabkan penambahan lebih dari 300 ribu kasus positif COVID-19 per hari di India. Ia menambahkan, kondisi ini menyebabkan sejumlah warga negara India memilih ke luar negeri untuk menyelamatkan diri, salah satunya ke Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, pekan lalu 12 WNA dari India yang masuk Indonesia terdeteksi positif COVID-19. Untuk itu, lanjutnya, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang melarang WNA dari India masuk ke Indonesia untuk sementara waktu.
Melihat hal ini, Rerie turut mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Menurutnya, ledakan kasus positif COVID-19 di sejumlah negara harus direspons dengan kebijakan yang tegas dan antisipatif untuk mencegah penyebaran varian baru virus Corona lebih masif di Tanah Air.
Selain itu, Rerie pun menegaskan masyarakat harus terus meningkatkan kedisiplinan penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menjauhi kerumunan dalam keseharian.
Ia pun memaparkan contoh terkini yang juga harus diwaspadai di dalam negeri. Adapun contoh tersebut adalah kasus yang terjadi pekan lalu di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), yakni dua kali angka positivity rate pecah rekor di Sumbar. Diketahui, pada Minggu (18/4) tercatat 16% dan Rabu (21/4) tercatat 17,6%, sementara kasus harian positif COVID-19 di wilayah tersebut juga sempat mencapai angka tertinggi yaitu 514 orang pada Rabu (21/4).
Rerie menjelaskan berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, kondisi tersebut disebabkan adanya klaster penyebaran COVID-19 di pondok pesantren dan nagari. Hal ini, sebutnya, terjadi karena masyarakat tidak disiplin menggunakan masker dan bepergian secara berkelompok.
Sementara itu, lanjut Rerie, Pemprov DKI Jakarta mencatat pada periode 5-11 April 2021 jumlah kasus positif COVID-19 mencapai 157 kasus, dengan klaster perkantoran sebanyak 78 kasus. Akan tetapi pada periode 12-18 April 2021 malah terjadi kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 menjadi 425 kasus dengan klaster perkantoran 177 kasus. Rerie menambahkan Pemprov DKI menyebut penularan di perkantoran ini terjadi pada kantor yang karyawannya sudah mendapat vaksin COVID-19.
Rerie berharap dengan munculnya potensi penyebaran varian baru virus Corona dan kendornya disiplin protokol kesehatan di sejumlah daerah, para pemangku kepentingan di pusat dan daerah dapat berupaya lebih keras lagi untuk menyadarkan masyarakat.
Ia pun berharap masyarakat bersedia melaksanakan protokol kesehatan dalam keseharian untuk mencegah penularan. Sebab menurutnya, upaya mencegah penularan ini juga berarti memutus rantai penyebaran virus Corona.
Selain itu, lanjut Rerie, upaya testing, tracing dan treatments (3T) juga harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan dengan disiplin dan konsisten sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
Rerie mengatakan vaksinasi COVID-19 secara nasional memang sedang dilakukan pemerintah untuk membangun imunitas masyarakat. Kendati demikian, berdasarkan catatan Satgas COVID-19, dari target vaksinasi 181,55 juta orang untuk mencapai kekebalan kelompok, per Sabtu (24/4) yang mendapatkan vaksinasi pertama tercatat baru 11,69 juta orang dan yang sudah mendapatkan vaksinasi kedua tercatat baru 6,78 juta orang.
Rerie menegaskan masyarakat wajib untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan hingga saat ini sebagai langkah yang terbaik untuk menekan penularan COVID-19, sebab kekebalan kelompok lewat vaksinasi dinilai masih sangat jauh pencapaiannya.
(fhs/ega)
