.webp)
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut adanya warga negara (WN) India yang ramai-ramai atau eksodus ke Indonesia di tengah larangan mudik. PKS mengkritik bisa masuknya WN India ke Indonesia di tengah adanya pelarangan bagi warga di Tanah Air.
"Dengan pemerintah mengambil kebijakan mengurangi mobilitas WNI melalui pelarangan mudik, mestinya itu juga disertai kebijakan pengurangan WNA masuk Indonesia," kata Ketua DPP PKS, Sukamta kepada wartawan, Kamis (22/4/2021).
Sukamta mengakui memang ada keinginan pemerintah Indonesia untuk mengurangi pergerakan warga agar COVID-19 dapat dikendalikan. Namun, Sukamta menyoroti pembatasan bagi WNA yang masuk ke Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Intinya kan pemerintah ingin menegakkan prosedur dengan mengurangi mobilitas supaya penyebaran COVID-19 segera bisa ditekan. Pembatasan WNA yang bersifat sementara mestinya juga dilakukan dan itu siaftnya segera," ujar anggota Komisi I DPR RI ini.
Menurut Sukamta, masuknya WN India ramai-ramai bisa berdampak buruk ke kebijakan pelarangan mudik. Sebab, kata Sukamta, bisa saja muncul kesan pengawasan WNA longgar sementara warga di dalam negeri diketatkan.
"Jangan sampai ada kesan WNI diketati tapi WNA dilonggarkan. Kalau muncul persepsi begitu, akan kontra produktif. Bisa mengancam kebijakan pelarangan mudik," imbuhnya.
Masuknya WNA India beramai-ramai ke Indonesia disampaikan Kasubdit Karantina Kesehatan Ditjen P2P Kemenkes, dr Benget, dalam rapat bersama tim Satgas COVID-19 Riau. Rapat berlangsung di Balai Serindit, yang dipimpin langsung Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo dan Gubernur Riau Syamsuar.
"Pertama, terkait ada kedatangan WNI dan WNA, kemarin sudah banyak warga India masuk ke Indonesia, banyak sekali," tegas Bengat di Pekanbaru, Rabu (22/4).
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Lihat juga Video: Catat! Beda Aturan di Masa Pengetatan dan Peniadaan Mudik 2021
