Terlibat Mafia Tanah Rp 1 T, Eks Pegawai BPN-Kades di Kalbar Ditangkap

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 23 Apr 2021 04:14 WIB
Polda Kalbar bongkar mafia tanah senilai Rp 1 triliun
Foto: Polda Kalbar bongkar mafia tanah senilai Rp 1 triliun (Dok.Polda Kalbar)
Pontianak -

Direktorat Reskrimum Polda Kalimantan Barat membongkar kasus mafia tanah dengan nilai kerugian sekitar Rp 1 triliun. Kasus ini melibatkan mantan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kubu Raya dan Kepala Desa Durian, Kabupaten Kubu Raya.

"Dari hasil pengungkapan, kami menetapkan empat orang tersangka yakni A, UF, H dan T," kata Direktur Reskrimum Polda Kalbar Kombes Luthfie Sulistiawan dalam keterangan kepada detikcom, Kamis (22/4/2021).

Tersangka A merupakan mantan pegawai BPN Kabupaten Kubu Raya, sekaligus Ketua Tim Ajudikasi Desa Durian Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2008. Kemudian, tersangka UF adalah Kepala Desa Durian tahun 2008, sementara tersangka H dan T selaku pemegang sertifikat hak milik (SHM).

Polisi menyelidiki kasus ini setelah menerima adanya laporan dari beberapa pelapor. Para pelaku diduga memalsukan sejumlah warkah dengan perkiraan total luas tanah 200 Ha.

"Sehingga nilai potensi keuntungan sindikat mafia tanah secara keseluruhan dengan harga tanah Rp 500 ribu/m2 adalah sebesar Rp 1 triliun," katanya.

Menghadirkan Figur

Dalam perkara ini, sindikat ini menghadirkan figur seolah-olah pemegang hak atas warkah. Sindikat mafia tanah ini kemudian kongkalikong melakukan pemalsuan warkah.

"Modus operandi, di mana tersangka A menerbitkan SHM dengan memalsukan warkah yaitu berupa Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh Kades U," katanya.

SPT tersebut dipalsukan seolah-olah yang atas nama SPT sebagai penggarap adalah tersangka H dan T. Padahal, sebenarnya keduanya bukan sebagai penggarap, apalagi pemilik tanah.

"Surat keterangan yang dipalsukan dibuat seolah-olah pemegang hak sebagai warga Desa Durian, padahal yang sebenarnya bukan merupakan warga Desa Durian. Dan para pemegang hak yang dibuatkan SHM masih ada hubungan keluarga dan kedekatan dengan tersangka A, yang merupakan kakak kandungnya tersangka H," ujarnya.

Atas kejadian tersebut pemilik tanah yang sebenarnya tidak dapat menerbitkan sertifikat. Para korban sendiri adalah masyarakat kecil, yang bahkan terjadi pada proses ajudikasi pertanahan tahun 2008.

Ajudikasi pertanahan adalah proses kegiatan pendaftaran tanah untuk meneliti dan mencari kebenaran formal, bukti kepemilikan hak atas tanah, guna memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.

"Justru ini digunakan oleh tersangka A untuk melakukan kejahatan dengan cara melakukan tindak pidana pemalsuan. Di mana tersangka ini saat itu adalah ketua tim ajudikasi Desa Durian, Kabupaten Kubu Raya," tuturnya.


Halaman selanjutnya, deretan barang bukti kasus

Lihat juga Video: Gandeng BPN, Polda Metro Perkuat Kolaborasi Berantas Mafia Tanah!

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2