Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (MKEK PB IDI) menggodok fatwa soal menggunakan media sosial (medsos) bagi para dokter. Anggota MKEK PB IDI, M Yadi Permana, menilai fatwa ini harus segera dikeluarkan karena situasi sudah darurat.
"Tentang bagaimana media sosial yang baik bagi anggota profesi, itu fatwa itu sifatnya dikeluarkan oleh MKEK PB IDI, dan sekarang sedang berproses. Kalau ditanya kapan keluarnya, secepat mungkin karena ini kan sudah urgent ya," kata Yadi kepada wartawan di Kantor IDI Cabang Jaksel, Jalan Lebak Bulus III, Jakarta Selatan, Kamis (22/4/2021).
"Sudah sangat urgen, sekarang dalam tahapan sosialisasi dulu. saya tidak berkompeten menjawab kapan, karena yang mengeluarkan adalah MKEK PB IDI. Mungkin untuk lebih jelasnya kapan fatwa itu akan dikeluarkan akan dijadwalkan oleh ketua MKEK PB IDI," sambung Yadi.
Yadi, yang juga Ketua IDI Cabang Jaksel, mengatakan fatwa media sosial untuk anggota profesi sudah rampung 99 persen. Namun pihaknya masih perlu masukan dari MKEK wilayah dan dokter spesialis.
"Kebetulan saya anggota MKEK PB IDI pusat, kita sudah berproses sudah kalau mau dibilang persentase udah 99 persen tinggal 1 persen lagi untuk sosialisasi dan menerima masukan dari MKEK wilayah maupun dokter spesialis. Tidak lama lagi untuk fatwa dari MKEK tentang bagaimana melakukan publikasi media sosial bagi anggota IDI," tuturnya.
Sebelumnya, IDI Cabang Jakarta Selatan menjatuhkan sanksi kepada dr Kevin Samuel terkait konten TikTok 'persalinan' yang menuai kecaman. Setelah melewati perjalanan sidang, IDI menyatakan dr Kevin Samuel melanggar kode etik dengan pelanggaran kategori sedang.
"Kemudian, dalam proses perjalanannya, dilakukan beberapa kali sidang dan terakhir 21 April kemarin, bertepatan dengan Hari Kartini yang bersangkutan mengakui kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi karena kejadian tersebut sudah termasuk dalam pelanggaran etika profesi kedokteran kategori sedang," tutur dia.
Yadi menerangkan IDI telah menerapkan sanksi sesuai dengan kategori pelanggaran. Dalam hal ini, pelanggaran dr Kevin Samuel masuk kategori satu dan dua, yang terukur selama 6 bulan.
"Maka IDI Cabang Jakarta Selatan telah mengenakan sanksi kepada yang bersangkutan sesuai dengan kategori pelanggaran sanksinya termasuk kategori satu dan kategori dua, yang terukur tentu selama 6 bulan," ungkap Yadi.
IDI mengatakan pola persidangan terhadap dr Kevin Samuel telah mengikuti tata tertib organisasi profesi kedokteran.
"Pola persidangan tersebut telah mengikuti tata tertib organisasi," ujarnya.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak Video: Permintaan Maaf dr Kevin Usai Konten TikTok-nya soal Persalinan Dikecam
