.webp)
Kepala Negara tamu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean dijadwalkan tiba di Jakarta mulai Jumat, 23 April. Selama kedatangan para kepala negara ini, Polda Metro Jaya akan memberlakukan rekayasa pengalihan arus hingga penutupan.
"Rekayasa lalin situasional, ada penutupan maupun pengalihan arus disesuaikan dengan kondisi di lapangan, khususnya saat tamu negara melintas," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo dalam keterangannya, Kamis (22/4/2021).
Sambodo tidak merinci titik-titik penutupan arus lalu lintas. Namun, menurutnya, penutupan dilakukan di rute-rute yang akan dilintasi oleh para tamu kepala negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Situasional, di jalur yang dilewati dari Bandara Soekarno-Hatta ke akomodasi dan ke lokasi konferensi di Gedung Sekretariat ASEAN," imbuhnya.
Diketahui, kepala negara atau setingkat kepala negara yang hadir dalam KTT ASEAN ini dari Negara Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, dan Malaysia. Lalu negara Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam juga akan hadir dalam KTT ASEAN ini.
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengerahkan 300 personel untuk mengamankan para kepala negara yang hadir dalam KTT ASEAN tersebut. Selain pengawalan mobil, Polda Metro Jaya mengerahkan pengawalan motor untuk pengamanan rute.
"Kegiatan (pengamanan) ini melibatkan 300 personel yang terdiri dari 150 personel untuk pengawalan yang merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya dan Korlantas serta 150 personel untuk pengamanan rute. Dan (juga) melibatkan 32 mobil pengawalan dan 60 motor pengawalan," tambahnya.
Apel pengamanan KTT ASEAN ini dilakukan pagi tadi di Polda Metro Jaya. Sambodo mengatakan Kakorlantas Irjen Istiono memimpin apel ini.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya
Lihat juga Video: Sekjen PBB Desak Segera Hentikan Kekerasan di Myanmar
Lebih lanjut, Sambodo meminta maaf bila aktivitas pengamanan ini mengganggu masyarakat.
"(Disampaikan) permohonan maaf kepada masyarakat apabila perjalanan agak sedikit terganggu pada hari Jumat dan Sabtu saat kegiatan KTT ASEAN dilaksanakan," ujarnya.
Kegiatan KTT Asean ini diwarnai penolakan jaringan masyarakat sipil. Jaringan organisasi masyarakat sipil menolak kehadiran Jenderal Ming.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan ormas yang menolak kehadiran Jenderal Ming itu adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), FORUM-ASIA, Amnesty International Indonesia, Asia Justice and Rights (AJAR), Milk Tea Alliance Indonesia, Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM), Human Rights Working Group (HRWG), Migrant CARE, Asia Democracy Network (ADN). Kemudian ada Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Kurawal Foundation, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan SAFEnet.
"Menolak kehadiran junta militer sebagai perwakilan Myanmar di ASEAN Special Summit, Kami merekomendasikan kepada ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam ASEAN Special Summit untuk memberikan kursi representasi Myanmar di ASEAN Special Summit untuk National Unity Government sebagai pemerintahan Myanmar yang sah dan dipilih secara demokratis," Usman dilansir Antara, Selasa (20/4).
Selain itu, Regional Advocacy Associate dari Asia Justice and Rights (AJAR), Putri Kanesia, mengatakan dengan memberikan kursi di KTT ASEAN, itu sama halnya mendukung kudeta yang dilakukan militer Myanmar.
"Memberikan kursi representasi di ASEAN untuk pemerintahan yang sah berarti memberhentikan segala tindakan yang melegitimasi kekuasaan junta militer, baik di dalam Myanmar maupun di level internasional," kata Putri Kanesia.
