Satu per satu perbuatan korupsi berkaitan kasus bansos Corona terungkap saat Juliari Peter Batubara duduk di kursi pesakitan. Juliari didakwa jaksa KPK menerima suap puluhan miliar dari penyedia bansos.
Dalam surat dakwaan disebutkan perbuatan Juliari dibatu oleh Adi Wahyono sebagai Kepala Biro Umum Kemensos yang perannya sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPA untuk bansos, sedangkan Matheus Joko Santoso sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kemensos. Lalu pemberinya Harry Van Sidabukke dari pihak swasta PT Mandala Hamonangan Sude dan Ardian Iskandar Maddanatja sebagai direktur di PT Tigapilar Agro Utama.
Dua perusahaan itu merupakan penyedia atau vendor sembako untuk bansos yang disediakan Kemensos untuk warga terdampak pandemi COVID-19. Harry dan Ardian sudah lebih dulu menjalani sidang dalam perkara ini.
"Terdakwa melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso menerima uang sebesar Rp 1,28 miliar dari Harry Van Sidabukke dan uang sebesar Rp 1,95 miliar dari Ardian Iskandar Maddanatja, serta uang sebesar Rp 29.252.000.000 atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut dari beberapa penyedia barang lainnya dalam pengadaan bansos sembako dalam rangka penanganan COVID-19 pada Direktorat PSKBS atau Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos tahun 2020," ujar jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/4/2021).
Kasus yang menjerat Juliari ini bermula ketika Juliari menindaklanjuti Keppres terkait penanganan COVID-19, Juliari selaku Mensos membuat Peraturan Menteri atau Permen yang isinya memberikan bantuan sembako kepada warga yang terkena dampak.
Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial atau Ditjen Linjamsos di Kemensos. Kegiatan bansos itu dilaksanakan di beberapa wilayah, yakni DKI Jakarta; Kabupaten Bogor, yakni di Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citereup; Pemkot Depok; Pemkot Tangerang; Pemkot Tangsel; serta Pemkot Bekasi.
Berikut poin-poin yang terungkap dalam dakwaan Juliari:
1. Juliari potong bansos Rp 10 ribu per paket
pada 20 April 2020, Juliari menunjuk Matheus Joko Santoso menjadi PPK bansos. Disusul Juliari menunjuk Adi Wahyono sebagai Plt Direktur PSKBS sekaligus KPA bansos.
Setelah penunjukan KPA dan PPK Bansos, jaksa mengatakan Juliari memerintahkan Adi dan Joko mengumpulkan uang fee Rp 10 ribu per paket dari penyedia bansos. Uang itu digunakan untuk kepentingan Juliari.
"Setelah terdakwa menunjuk Adi Wahyono sebagai KPA, maka terdakwa memerintahkan agar Adi Wahyono mengumpulkan uang fee sebesar Rp 10 ribu per paket dari penyedia guna kepentingan terdakwa. Selain itu, terdakwa juga memerintahkan Adi untuk berkoordinasi dengan Kukuh Ary Wibowo selaku tim teknis Mensos dalam pelaksanaan pengadaan bansos COVID," tutur jaksa.
Setelah Adi mendapat perintah dari Juliari, Adi, kata jaksa, langsung menyampaikan perintah itu ke Matheus Joko Santoso. Sama dengan Adi, Matheus Joko disebut jaksa juga mengumpulkan fee operasional dari beberapa penyedia bansos untuk kegiatan operasional Juliari dan kegiatan di Kemensos.
Penunjukan penyedia dan pembagian alokasi kuota bansos, kata jaksa, dilakukan oleh Juliari sendiri dengan cara memerintahkan Adi dan Joko berkoordinasi dengab Kukuh. Selanjutnya, Joko menerima kerta berisi catatan jumlah kuota paket sembako serta nama perusahaan calon penyedia dari Kukuh, kemudian catatan tersebut dilaporkan dan direkap Joko lalu draft usulan perusahaan itu disampaikan oleh Adi kepada Dirjen Linjamsos Pepen Nazarudin untuk dilakukan pemeriksaan dan dimintakan persetujuan ke Juliari.
Lalu, pada Juli 2020 Joko dan Adi melaporkan pengumpulan fee ke Juliari di ruangan kerja Mensos. Juliari juga memerintahkan Adi dan Joko memaksimalkan pengumpulan fee itu.
"Atas laporan tersebut, terdakwa meminta Adi dan Matheu Joko agar memaksimalkan pengumpulan uang fee dari penyedia bansos sembako untuk tahap selanjutnya," katanya.
Simak juga Video "Juliari Batubara Tak Ajukan Eksepsi, Pengacara: Nanti di Pembuktian":
