Sengketa Warga Pancoran Vs Pertamina soal Lahan Dibawa ke PN Jaksel

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 21 Apr 2021 21:21 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Ilustrasi Persidangan (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

PN Jaksel kembali menggelar sidang sengketa lahan Pancoran Buntu II, Jakarta Selatan. Pertamina menilai PN Jaksel tak berwenang mengadili sidang sengketa lahan Pancoran tersebut.

Hal tersebut disampaikan dalam jawaban tergugat PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Training & Consulting yang dianggap dibacakan dalam sidang. Kuasa hukum PT Pertamina Training & Consulting, Ahmad Suyudi, mengatakan, dalam berkas jawabannya, pihaknya mempersoalkan tentang kompetensi absolut PN Jaksel.

"Tentang kewenangan kompetensi ya, jadi PN Jakarta Selatan tidak berwenang. Kami kantor semua sudah di Jakarta Pusat. Kita mengajukan bukti nanti AD/ART kita," kata Ahmad, usai sidang di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu (21/4/2021).

Dalam sidang berikutnya, yang diagendakan pada Rabu (5/5), ia mengungkapkan akan membawa bukti AD/ART yang membuktikan pernyataannya. Sementara itu, Suyudi membantah Pertamina melakukan upaya perampasan lahan.

"Oh kami tidak merampas lahan, tidak ada. Kami melakukan sosialisasi kemudian kami melakukan persuasif atau komunikasi dua arah," ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat atau ahli waris lahan Pancoran Buntu, Edi Danggur, mengaku belum membaca jawaban tergugat. Edi akan mengajukan replik pada sidang yang akan datang setelah tergugat mengajukan bukti terkait kompetensi absolut.

Lebih lanjut, Edi mengatakan alasannya mengajukan gugatan karena PT Pertamina berupaya menduduki lahan Pancoran Buntu II. Padahal, menurut Edi, kasus tersebut sudah berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung. Adapun tergugat beralasan sudah ada PK tetapi, menurut penggugat, di PK tersebut tidak ada perintah eksekusi.

"Kalau bicara hakim berwenang atau tidak, perkara ini kan dulu diadili, diperiksa dan diputuskan di sini tahun 1970-an itu. Kemudian putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap di MA, kemudian dieksekusi, dikosongkan lalu diserahkan kepada klien saya yaitu Mangkusasmito Sanjoto. Sekarang, setelah dieksekusi, mereka kan merampas kembali dengan pakai ormas Pemuda, polisi, dan tentara. Itu yang kami gugat. Namanya kalau eksekusi itu, harus ada penetapan pengadilan. Mereka tidak bisa tunjukkan penetapan pengadilan itu," ujarnya.

"Kedua, ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Harus ada itu, mereka tidak punya. Ketiga, pelaksana eksekusi itu adalah ketua pengadilan melalui juru sita," sambungnya.

Adapun petitum penggugat, antara lain:

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT secara keseluruhan.

2. Menyatakan PARA PENGGUGAT mempunyai alas hak yang sah untuk menguasai dan menempati Tanah Objek Sengketa.

3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II kehilangan haknya karena daluwarsa atas Tanah Objek Sengketa.

4. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum 24 (dua puluh empat) sertifikat pada Tanah Objek Sengketa yang tertulis atas nama TERGUGAT I, yaitu Sertifikat HGB No.630/2003 sampai dengan No.653/2003.

5. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT.

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar secara tanggung renteng atas kerugian materiil sebesar Rp 818.412.000.000,- (delapan ratus delapan belas milyar empat ratus dua belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar secara tanggung renteng atas kerugian immateriil sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sejak harus dibayarkan secara tanggung renteng oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari kerugian materiil sebesar Rp 818.412.000.000,- (delapan ratus delapan belas milyar empat ratus dua belas juta rupiah) sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai TERUGAT I dan TERGUGAT II benar-benar telah membayar kerugian materiil tersebut.

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas Tanah Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu sebidang tanah seluas 2,8 Ha (dua koma delapan hektar) dengan 24 (dua puluh empat) bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Jl. Raya Pasar Minggu No.15, RT 006/RW 002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, yang dulunya adalah bekas Perumahan karyawan PN Intirub di Pancoran Buntu,

10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (Uit Voorbaar Bijs Voorraad), meskipun ada upaya hukum Perlawanan (Verzet), Banding, maupun Kasasi;

11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Simak video 'Warga Pancoran Nilai Pertamina Tak Bisa Eksekusi Lahan':

[Gambas:Video 20detik]



(yld/dhn)