Seorang wanita mengaku dihamili oleh anggota DPRD Jeneponto fraksi Gerindra, Khadaffi ke Badan Kehormatan (BK). Wanita inisial AR itu kini telah dinikahi Khadaffi.
Pernikahan itu berlangsung pada Sabtu (17/4) kemarin. Imam Desa Pallantikang, Jeneponto, M Sagir, adalah orang yang menikahkan keduanya.
"Sudah saya nikahkan kemarin tanggal 17 April menjelang Magrib. Perempuan ini menikah dengan anggota DPRD itu, Khadaffi," kata M Sagir saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (19/4/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernikahan Khadaffi dan AR itu, kata Sagir, sah secara hukum dan agama. Selain administrasi pernikahan dilengkapi, saksi dari kedua mempelai juga hadir.
"Ini sah kok, ini nikah resmi keduanya, baik secara agama dan hukum, sah semuanya," ucap dia.
Saat pernikahan, AR mengenakan baju bodo khas daerah Bugis. Khadaffi menikahi AR dengan maskawin berupa sepetak tanah dan uang tunai Rp 30 juta.
"Yang saya tahu kita hanya menikahkan. Maskawin satu petak tanah kering dan uang belanja perkawinan Rp 30 juta katanya, karena saya tidak lihat itu (uang)," tuturnya.
Peristiwa ini bermula saat BK DPRD Jeneponto menerima aduan dari seorang wanita bahwa dia dihamili oleh seorang anggota dewan. Pelapor mengaku dihamili oleh legislator dari Fraksi Gerindra itu.
"Iya betul, ada aduan masuk. Kalau saya baca itu si perempuan ini yang memasukkan surat," kata Wakil Ketua Badan kehormatan DPRD Jeneponto Awaluddin Sinring saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (15/4).
Lihat juga Video: Heboh Pengakuan Miss Landscape Dinikahi Siri Komisaris BUMN
Dalam aduan itu, pelapor meminta tanggung jawab anggota dewan. BK pun mengklarifikasi kepada Kadaffi yang menjadi terlapor.
"Sementara BK mau rapat untuk klarifikasi semua antara pengadu dan teradu. Iya benar dari Gerindra. Isi suratnya minta tanggung jawab karena ada indikasi dia hamil katanya sama yang teradu," terangnya.
Sekretaris Gerindra Sulsel Darmawangsa Muin juga mengaku telah mendapatkan informasi pelaporan itu. Saat itu, Gerindra berkirim surat ke Kadaffi agar memberikan klarifikasi.
"Saya sudah follow-up panggil ke DPD, sudah luncurkan surat untuk klarifikasi. Kita tidak langsung menuduh orang kan. Nanti dua sisi yang melapor dan terlapor, karena menyangkut harkat orang juga baik dari perempuannya atau dari anggota DPRD nya karena ada jabatan yang melekat," ucapnya.
"Intinya, harus klarifikasi dulu. Kalau di belakang terbukti penyelidikan polisi, tentu kita teruskan ke DPP," imbuh Muin.