RSPAD Gatot Soebroto tengah melakukan uji klinis vaksin Corona Nusantara berbasis sel dendritik. Uji klinis tahap satu vaksin COVID-19 besutan eks Menkes Terawan Agus Putranto itu sebelumnya dilakukan di RS dr Kariadi, Semarang.
"Jadi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), kegiatan yang dilakukan adalah para relawan yang akan mengikuti penelitian berbasis pelayanan dengan masalah dendritik sel yang akan digunakan berkaitan dengan, yang bermaksud mengobati kekebalan tubuh untuk melawan COVID-19 ini," ujar Wakil Kepala RSPAD Gatot Soebroto Mayjen TNI Lukman Ma'ruf saat jumpa pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim), Senin (19/4/2021).
Lukman mengatakan sel dendritik ini umumnya digunakan untuk mengobati penyakit kanker. Namun, saat ini dikembangkan untuk menciptakan antibodi terhadap virus Corona.
"Jadi (penelitian) sel dendritik untuk mengobati cancer. Kemudian ada dikembangkan untuk kemungkinan mencari solusi terhadap menghadapi COVID-19," tambahnya.
Sementara itu, Diyankes RSPAD Gatot Soebroto Brigjen TNI Nyoto menyebut penelitian sel dendritik ini dilakukan hati-hati dengan pertimbangan ilmiah. Dia juga menjelaskan perihal uji klinis vaksin Nusantara yang dulu dilakukan di RS dr Kariadi Semarang kini dilakukan di RSPAD.
"Tetapi memang ini dicoba untuk, barangkali untuk membuat vaksin yang dari dendritik, yaitu ditujukan untuk vaksin, diharapkan untuk vaksin COVID. Tapi ini harus dengan penelitian yang baik. Artinya, dengan penelitian yang lugas, legal secara ilmiah diterima secara ilmiah," jelasnya.
"Sebetulnya (penelitian dendritik) di RSPAD bukan dipindah atau tidak dipindah (dari RS Kariadi, Semarang). Ini penelitian mengenai dendritik, vaksin dendritik gitu ya di RSPAD. Bukan dipindah, jadi RSPAD mengadakan penelitian mengenai identifikasi vaksin tersebut dan nanti penelitian tentu harus, akan dilaksanakan oleh tim peneliti. Bukan dipindah. Ini hanya penelitian vaksin dendritik, utama untuk dalam penanganan COVID," kata Nyoto.
Lalu, apakah penelitian sel dendritik memiliki legal standing? Kapuskes TNI Mayjen TNI Tugas Ratmono mengatakan RSPAD Gatot Soebroto sudah memiliki legal standing yang diperlukan.
"Inilah yang diperlukan satu legal standing. Saya kira kalau ini dilakukan penelitian di RSPAD, saya kira di sana sudah dilakukan dan diperhatikan betul tentang legal standing ini. Dan di kesehatan TNI tentunya juga sudah ada aturan di dalam bagaimana kerja sama, di lingkup nasional maupun di internasional, dan ini sudah tertuang dari keputusan Panglima TNI. Kemudian di dalam kerjasama ini, tentunya bisa dilakukan sesuai dengan fase-fase dr suatu penelitian," kata Tugas.
"Dan nanti pada waktunya kalau memang ini dinilai penelitian itu memenuhi suatu standar, tujuannya adalah bagaimana ini vaksin atau obat-obatan bisa digunakan atau tidak, khususnya di dalam pandemi ini, dan sudah direkomendasikan tentunya oleh Badan yang mempunyai otoritas, inilah suatu sistem legal standing yang harus dilakukan. Persisnya tentunya katakanlah ini dilakukan di RSPAD, tentunya di RSPAD nanti sudah ada proses-proses legal standing yang harus dilakukan dan dikawal bersama," tambah Tugas.
Simak berita selengkapnya pada halaman berikut.
