Komnas HAM Tak Setuju KKB Papua Jadi Kelompok Teroris

Sachril Agustin Berutu - detikNews
Minggu, 18 Apr 2021 23:44 WIB
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersama para anggota meninjau terkait tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme.
Ahmad Taufan Damanik (Foto: Grandyos Zafna)
Jakarta -

Anggota DPR Fraksi NasDem, Muhammad Farhan meminta pemerintah mengubah status kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua menjadi teroris. Komnas HAM menilai itu perubahan status itu tidak diperlukan.

"Kami sudah sampaikan tempo hari kepada Pak Menkopolhukam langsung, sudah kami sampaikan kepada Kepala BNPT, juga kepada pihak kepolisian. Jangan menjadikan kelompok KKB itu menjadi kelompok teroris. Keliatannya gagah, makin meyakinkan gitu, tapi kita lupa dengan menjadikan mereka kelompok teroris, ini akan menjadi semakin complicated, semakin kompleks masalahnya," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, saat dihubungi, Minggu (18/4/2021).

Taufan mengatakan kondisi akan semakin kompleks jika penanganan KKB menggunakan UU terorisme. Untuk itu, Taufan meminta pemerintah fokus untuk menegakkan hukum dalam pemberantasan KKB di Papua.

"Masuk unsur lain lagi (saat KKB diubah menjadi kelompok teroris), unsur antiteror misalnya untuk menyelesaikan masalah (KKB) itu, makin kompleks masalahnya. Jadi fokus aja pada penegakan hukum itu, sudah ada Polri dibantu oleh TNI dan sesuai UU TNI kan, TNI bisa membantu, operasi militer selain perang (OMSP) namanya kan," kata dia.

"Memang tidak mudah karena memang kelompoknya (KKB) banyak, ya. Beda sama Aceh, dulu kan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) cuma satu. KKB di Papua itu banyak kelompoknya. Dia tidak satu komando. Jadi untuk menyelesaikannya memang tidak mudah," tambahnya.

Menurut Taufan, permasalahan KKB tidak mudah diselesaikan karena ada sebagian masyarakat yang mendukung. Namun, lanjutnya, hal itu masih dapat diatasi dengan mendekatkan diri kepada masyarakat dan tokoh setempat.

"Mereka (warga Puncak) minta proses penegakan hukum yang lebih terarah lah, lebih fokus. Selama ini penegakan hukum ini sudah dilakukan oleh Polri, juga TNI. Tapi memang seringkali karena tadi ya, kelompoknya banyak, juga daerahnya tidak mudah untuk dicapai. Mereka bisa bersembunyi di hutan-hutan, pegunungan, kemudian juga bersembunyi di balik masyarakat sendiri. Walaupun tidak semua masyarakat mendukung juga, banyak juga masyarakat, kepala suku yang menjadi korban. Itu kesulitan yang dialami oleh pasukan penegak hukum kita," ucap dia.

"Ada kalanya juga kadang-kadang ketika mereka melakukan operasi itu, justru terkena masyarakat sipil. Sehingga timbul korban yang menimbulkan juga keresahan masyarakat. Yang itu disebut pelanggaran HAM. Laporan ke Komnas HAM banyak seperti itu, jadi ketika mereka melakukan operasi tapi kemudian salah sasaran, kena masyarakat. Atau ada kelompok masyarakat yang dicurigai, padahal belum tentu terbukti akibatnya justru terjadi kekerasan bahkan kematian juga," tambahnya.

Simak selengkapnya

Selanjutnya
Halaman
1 2