.webp)
Universitas Airlangga (Unair) mengklarifikasi sejumlah pernyataan Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Unair Prof Nidhom terkait vaksin Nusantara. Unair menegaskan bahwa pernyataan Prof Nidhom tak mewakili kampus Unair.
Dalam pernyataannya, Unair menegaskan bahwa pernyataan Prof Nidhom terkait vaksin Nusantara merupakan pendapat pribadi. Hal tersebut tak mewakili Unair.
"Pernyataan yang dikeluarkan oleh Prof Nidhom murni berasal dari pernyataan beliau pribadi, bukan merupakan representasi dari Universitas Airlangga Surabaya secara kelembagaan," kata Ketua Pusat Komunikasi dan Infornasi Publik Unair, Martha Kurnia Kusumawardani dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/4/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Prof Nidhom juga bukan anggota tim peneliti vaksin Unair. Namun, Unair menghargai setiap ikhtiar untuk meredakan pandemi ini.
"Prof Nidhom juga bukan merupakan anggota tim peneliti vaksin Universitas Airlangga Surabaya. Kami tetap menghargai berbagai ikhtiar yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk bisa meredakan pandemi COVID-19," ungkapnya.
Pihak Unair juga menjelaskan bahwa keterlibatan Prof Nidhom dalam vaksin Nusantara juga tanpa proses diskusi. Maka dari itu, pendapat Prof Nidhom merupakan pernyataan pribadi.
"Prof. Dr. Mirni Lamid MP, drh selaku Dekan Fakultas Kedokteran Hewan juga menyatakan, bahwa pernyataan Prof Nidhom terkait dengan vaksin nusantara tidak melalui proses diskusi dengan pimpinan Fakultas, sehingga memang murni merupakan pendapat beliau pribadi," tuturnya.
Simak juga 'Masih soal Seputar Kontroversi Vaksin Nusantara':
Sementara itu, Dewan Pakar PB IDI yang juga alumnus Unair, Ario Djatmiko menegaskan bahwa Unair tak terlibat dengan vaksin Nusantara.
"Saya tidak mendengar kalau Unair terlibat atau mendukung VaNus. Bila ada alumus UNAIR atau universitas manapun yang terlibat bukan berarti dia mewakili Unair," kata Ario kepada detikcom, Minggu (18/4/2021).
Dia juga menyoroti vaksin Nusantara yang terus dipaparkan dengan bahasa populis sehingga mudah dipercaya. Padahal, vaksin tersebut tidak bisa memenuhi tahapan riset yang diminta BPOM.
"Tidak bisa bahasa populis (opinion based-testimoni, dan lain-lain) dipakai menentukan langkah ilmiah. BPOM, hanya meminta tahapan riset sesuai standard universal (siap dikoreksi). Tampaknya VaNus tidak bisa memenuhi akhirnya ditolak," tuturnya.
