Petugas Damkar Depok 'Pembongkar Korupsi' Ngaku Belum Mau Dilindungi LPSK

Haris Fadhil - detikNews
Rabu, 14 Apr 2021 03:42 WIB
Petugas Damkar Depok Sandi Bongkar Dugaan Korupsi di Dinas Damkar Depok
Foto: Petugas Damkar Depok Sandi Bongkar Dugaan Korupsi di Dinas Damkar Depok (dok.anggota Damkar Sandi)
Jakarta -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan siap melindungi petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Depok, Sandi, yang membongkar dugaan korupsi di instansinya. LPSK pun telah menghubungi Sandi.

"Saya sudah kontak Pak Sandi," ujar Wakil Ketua LPSK Susilaningtias, Selasa (13/4/2021).

Dia mengatakan Sandi mengaku belum perlu perlindungan. Namun, Susilaningtias tak menjelaskan detail apa alasan Sandi belum meminta perlindungan.

"Beliau bilang sampai saat ini masih belum butuh perlindungan LPSK," ucapnya.

Sebelumnya, Sandi membongkar dugaan korupsi dengan melakukan aksi protes di Balai Kota Depok. Aksi itu kemudian viral.

Sandi membawa poster bertulisan 'Bapak Kemendagri tolong, untuk tindak tegas pejabat di dinas pemadam kebakaran Depok. Kita dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 10 persen, banyak digelapkan!!!'. Ada juga poster 'Pak Presiden Jokowi tolong usut tindak pidana korupsi Dinas Pemadaman Kebakaran Depok #StopKorupsiDamkar'

Salah satu dugaan korupsi yang diungkap Sandi ialah pengadaan sepatu pada 2018. Menurut Sandi, sepatu yang diterima oleh dia dan rekan kerja ini tidak sesuai dengan spesifikasi.

Sandi mengatakan ada dugaan pemotongan terkait insentif mitigasi dan penyemprotan disinfektan. Seharusnya, setiap petugas mendapatkan insentif Rp 1,7 juta, tapi yang diterima hanya Rp 850 ribu.

Dia mengaku menerima ancaman berupa desakan untuk mengundurkan diri hingga diberi surat peringatan (SP) oleh atasannya seusai aksinya itu. Dia juga mengaku dijutekin.

Kepala Dinas Damkar Depok Gandara membantah dugaan korupsi yang diutarakan Sandi. Dia menyatakan perlengkapan Damkar sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tidak benar apa yang disampaikan. Perlengkapan sesuai dengan aturan," ujar Gandara saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (12/4).

Gandara menyebut pemotongan insentif yang juga disoal oleh Sandi. Menurutnya, insentif dipotong untuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

"Penjelasan dari bidang yang menangani, sebetulnya potongan itu buat BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang menjadi kewajiban anggota dan potongan tidak sebesar itu. Teknisnya bisa tanya ke bidang," imbuhnya.

Dukungan terhadap Sandi juga terus mengalir. Kemendagri dan KSP mempersilakan Sandi mengadu soal dugaan korupsi itu.

(haf/haf)