Ade Daud Beber Korupsi Rp 430 M di Asabri

Jakarta - Anggota Komisi I DPR dari FPBR Ade Daud Nasution tidak bosan-bosan berurusan dengan TNI. Setelah sebelumnya sempat kena hajar karena melontarkan soal ransum TNI (Kazan), kali ini dia mengungkapkan lagi adanya penyimpangan dan korupsi uang senilai Rp 430 miliar di tubuh PT Asuransi ABRI (Asabri). Rahasia dapur Asabri itu diobok-obok Ade dalam raker Komisi I dengan Panglima TNI dan Menhan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/3/2006). Wartawan lalu menodong Ade agar merinci kasus itu lebih jelas di luar ruang sidang.Menurut Ade, kasus tersebut melibatkan seorang pengusaha bernama Henry Leo dan diduga kuat berkaitan dengan beberapa oknum petinggi TNI. Henry membawa uang milik Asabri Rp 430 miliar yang dipergunakan untuk membangun sebuah gedung di Hongkong setinggi 12 lantai. Uang tersebut diperoleh Henry pada saat Asabri dipimpin oleh Mayjen Mochtar, pertengahan tahun 80-an. Hingga saat ini persoalan tersebut belum selesai. Ade menuturkan, Asabri merupakan perusahaan yang mengurusi pembangunan perumahan prajurit dan asuransi bagi prajurit. Namun dalam kenyataan banyak sekali terjadi penyimpangan dalam tubuh Asabri. "Konyolnya, masak Asabri juga mengurusi perumahan polisi. Saya juga mempunyai data ada pemyimpangan sebesar Rp 600 miliar," kata Ade.Ade juga menceritakan Henry Leo sangat misterius. Hingga saat ini sulit diketahui di mana keberadaannya. Bahkan, sopirnya diturunkan di tengah jalan dan tidak boleh tahu di mana rumahnya. "Tapi saya insya Allah sudah tahu di mana sekarang," kata Ade. Selama ini Asabri juga menyetor uang sejumlah Rp 75 miliar ke Departemen Pertahanan setiap tahunnya. Namun, setoran tersebut tidak pernah diaudit. Bahkan Ade menyebutkan ada penyimpangan dalam setoran tersebut. "Mereka bikin dua pembukuan. Satu untuk Lapangan Banteng (Depkeu), satu lagi untuk Dephan. Mana bisa seperti itu. Itu namanya kriminal," tandasnya. Ade juga mengungkapkan, setiap tahunnya dana yang dimiliki Asabri sebesar Rp 13 triliun, rinciannya 3,5 persen dialokasikan untuk perumahan, dan 2,75 persen untuk asuransi. "Tapi selalu saja ada penyimpangan," kritiknya. Karena itu Ade mendesak Komisi I untuk segera membentuk Panja mengenai banyaknya penyimpangan di Asabri. (nrl/)