Soroti KPK 2 Kali Zonk Geledah Kasus Korupsi, ICW: Dampak Buruk UU Baru!

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Selasa, 13 Apr 2021 08:14 WIB
Kurnia Ramadhana
Kurnia Ramadhana (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK gagal mendapatkan barang bukti saat menggeledah dua lokasi terkait perkara dugaan korupsi Ditjen Pajak di Kalimantan Selatan (Kalsel). Sebelumnya, penyidik KPK juga pulang dengan tangan hampa saat menggeledah terkait perkara bansos Corona yang menyeret Menteri Sosial Juliari Batubara.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada pegawai KPK yang membocorkan informasi penggeledahan ini. ICW mendesak agar dugaan informasi bocor ini ditangani.

"Menyoal kegagalan KPK dalam menemukan barang bukti ketika melakukan penggeledahan di Kalimantan Selatan, ICW berpandangan; satu, terkait adanya pegawai internal KPK yang diduga membocorkan informasi rencana penggeledahan," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, saat dihubungi, Senin (12/4/2021).

"Kejadian ini bukan kali pertama terjadi, dalam pengusutan perkara suap pengadaan paket sembako di Kemensos juga terjadi hal serupa. Ada beberapa tempat yang ketika dilakukan penggeledahan, ternyata tidak lagi ditemukan barang-barang apa pun," sambungnya.

Oleh karena itu, ICW meminta KPK melakukan tindakan konkret terkait dugaan adanya kebocoran informasi ini. Dia berharap hal ini segera ditanggapi oleh Dewan Pengawas KPK.

"Maka dari itu, pada poin pertama ini ICW merekomendasikan adanya tindakan konkret dari KPK. Mulai dari pengusutan dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewan Pengawas dan penyelidikan terkait tindakan obstruction of justice sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal KPK," kata dia.

ICW menyoroti kebocoran informasi ini atas revisi UU KPK. Sebab, prosedur penggeledahan harus lebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas KPK.

"Dampak buruk dari UU KPK baru. Sebagaimana diketahui, pasca-berlakunya UU 19/19, tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik mesti melalui mekanisme perizinan di Dewan Pengawas. Hal ini mengakibatkan langkah Penyidik menjadi lambat. Misalnya, ketika Penyidik ingin menggeledah gedung A, akan tetapi barang bukti sudah dipindahkan ke gedung B. Maka, penyidik tidak bisa langsung menggeledah gedung B, sebab, mesti melalui administrasi izin ke Dewan Pengawas. Berbeda dengan apa yang diatur dalam Pasal 34 KUHAP, regulasi itu menyebutkan bahwa dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan, setelahnya baru melaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri," kata dia.

Simak juga Video: ICW Nilai KPK Tak Serius Tangani Korupsi yang Melibatkan Parpol

[Gambas:Video 20detik]