Selain Kasus Aa Umbara, Ini Deretan Bapak-Anak yang Terjerat Korupsi oleh KPK

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Jumat, 09 Apr 2021 22:59 WIB
Gedung baru KPK
Foto: Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPK baru saja menahan Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUS) dan anaknya, Andri Wibawa (AW), terkait kasus dugaan suap pengadaan barang COVID-19. Keduanya menambah panjang deretan bapak-anak yang terjerat kasus korupsi.

Aa Umbara diduga menerima suap Rp 1 miliar terkait kasus ini. Sedangkan Andri Wibawa selaku swasta juga diduga menerima keuntungan Rp 2,7 miliar.

"Dari kegiatan pegadaan yang dikerjakan oleh MTG tersebut, AUS diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp1 Miliar yang sumbernya di sisihkan oleh MTG dari nilai harga per paket sembako yang ditempelkan stiker bergambar AUS untuk dibagikan pada masyarakat Kabupaten Bandung Barat," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (9/4/2021).

Sebelum Aa Umbara dan Andri Wibawa, sudah ada kasus korupsi yang menjerat bapak-anak. Berikut detikcom merangkum kasus-kasusnya:

1. Wali Kota Kendari Adriatma-Ayahnya

Pada tahun 2018, mantan Wali Kota Kendari yang juga calon Gubernur Sulawesi Tenggara, Asrun, divonis 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Anak Asrun yang juga Wali Kota Kendari nonaktif saat itu, Adriatma Dwi Putra, juga dihukum sama dengan ayahnya.

Asrun dan Adriatma terbukti bersalah menerima suap Rp 6,8 miliar dari kantong mantan Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah. Uang suap dimaksud agar Asrun memenangkan proyek lelang perusahaan Hamzah.

Proyek yang rencana dikerjakan Hasmun yaitu pembangunan Gedung DPRD Kota Kendari, Tambat Labuh Zona III TWT, dan Ujung Kendari Beach. Selain itu, Adriatma juga diminta untuk memenangkan proyek pembangunan Jalan Bungkutoko Kendari New Port.

Melalui orang kepercayaannya bernama Fatmawati, Asrun dan Adriatma mengumpulkan dana kampanye dari rekanan pengusaha. Dana kampanye itu untuk Asrun di Pilgub Sultra.

Hasmun disebut memberikan uang Rp 4 miliar untuk Asrun melalui Fatmawati atas permintaan komitmen fee proyek yang dikerjakan. Sedangkan, Adriatma menerima uang Rp 2,8 miliar dari Hasmun. Uang itu untuk membantu biaya kampamye ayahnya.

Asrun dan Adriatma melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2