.webp)
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan Pimpinan MPR periode 2019-2024 telah menerima amanah dari Pimpinan MPR sebelumnya untuk mendalami wacana menghidupkan kembali GBHN sebagai panduan bagi eksekutif dalam menjalankan pembangunan.
Merespons hal itu, MPR akan segera melakukan pembahasan melalui Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan sebagai unsur pendukung.
"Kedua lembaga itu akan melakukan kajian terkait GBHN secara mendalam dan komprehensif sehingga pada saatnya nanti diambil keputusan akan berdampak baik buat seluruh rakyat," katanya dalam keterangannya, Jumat (9/4/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua MPR Bidang Pengkajian Ketatanegaraan yang biasa disapa Syarief Hasan ini pada acara Focus Group Discussion (FGD) kerja sama MPR dengan Universitas Negeri Makassar (UNM), di Ruang Rapat Senat, Gedung Pinisi UNM, Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin (8/4).
Kendati demikian, menurut syarif diperlukan materi dan bahan pendukung lain saat melakukan kajian. Di samping itu dibutuhkan keterlibatan masyarakat lewat berbagai program kegiatan serap aspirasi, termasuk kalangan akademisi perguruan tinggi.
"Selama saya melakukan serap aspirasi kepada akademisi di beberapa kampus, saya melihat respons, kritik, gagasan dan masukan mereka sangat luar biasa mengerucut pada tiga hal, yakni pertama setuju GBHN muncul melalui amandemen UUD terbatas, kedua tidak setuju dimunculkannya GBHN dan ketiga, GBHN bisa hadir melalui UU saja tanpa merubah UUD," ujarnya.
Kepada peserta FGD, Syarief Hasan memastikan aspirasi yang ditampung terkait GBHN akan menjadi catatan resmi untuk dijadikan bahan kajian.
" Saya mengajak seluruh akademisi bisa berperan aktif memberikan buah pikiran cemerlangnya demi terwujudnya sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih baik di masa depan," pungkasnya.
(prf/ega)
