Anggota DPR Duga BKPM Bakal Jadi Kementerian Investasi, Menterinya Bahlil?

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Jumat, 09 Apr 2021 13:57 WIB
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi dan disetujui DPR RI. Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menduga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bakal dinaikkan statusnya jadi Kementerian Investasi.

"Perubahan nomenklatur dan nama kementerian adalah kewenangan yang dimiliki oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Memang mekanismenya melalui persetujuan dengan DPR. Perubahan BKPM menjadi kementerian menjadi kewenangan penuh presiden," kata Misbakhun kepada wartawan, Jumat (9/4/2021).

"Bisa jadi karena Bapak Presiden Jokowi melihat bahwa dengan selesainya UU Ciptaker untuk mendorong masuk investor asing lewat FDI maupun investasi dalam negeri, maka perlu BKPM dinaikkan statusnya sebagai kementerian bukan lagi sebagai Badan, walaupun selama ini BKPM sebagai badan setingkat menteri," ujar Misbakhun.

Ketua DPP Partai Golkar ini menyebut bakal ada perubahan-perubahan ketika BKPM resmi menjadi Kementerian Investasi. Salah satunya menyangkut struktur hingga tugas pokok dan fungsi.

Selama ini, Tugas Pokok BKPM meliputi pelaksanaan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Sebagai Kementerian Investasi nantinya struktur unit eselon 1 akan mengalami perubahan. Tugas pokok, tanggung jawab dan kewenangan tentu juga berubah dan akan lebih luas bila dibandingkan dengan badan," kata Misbakhun.

Meski demikian, Misbakhun mengaku belum mendapat informasi siapa yang bakal memimpin Kementerian Investasi. Menurutnya, bisa jadi Bahlil Lahadalia yang menjadi Menteri Investasi.

"Soal siapa figur menteri yang memimpin Kementerian Investasi menjadi kewenangan sepenuh Bapak Presiden. Bisa saja Pak Bahlil sebagai Kepala BKPM diangkat sebagai menterinya atau bisa juga Bapak Presiden Jokowi menetapkan nama lainnya," ujar dia.

Persetujuan pembentukan Kementerian Investasi diambil dalam rapat paripurna DPR RI, Jumat (9/4) pagi. Jokowi sebelumnya telah bersurat kepada DPR terkait pembentukan Kementerian Investasi.

"Dan sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 8 April 2021 yang telah bahas surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian dan menyepakati penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek, pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat

(gbr/tor)