.webp)
"Negara harus hadir dalam upaya penanggulangan terorisme. Kehadiran negara dapat meminimalisir masuknya paham radikalisme dan intoleransi pada masyarakat Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/4/2021).
Hal ini dia ungkapkan dalam Rapat Koordinasi dalam Rangka Penandatanganan Dokumen Kesepakatan Rencana Aksi Kementerian/Lembaga Dalam Program Penanggulangan Terorisme di sejumlah wilayah Indonesia di antaranya, Provinsi Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah Tahun 2021.
Dia menjelaskan kehadiran negara dalam menanggulangi terorisme dapat dilaksanakan dalam bentuk sinergisitas dan rencana aksi kementerian/lembaga pemerintah yang dikoordinasikan oleh BNPT.
"Terorisme ini musuh negara yang nyata. Untuk itu seluruh sumber daya harus diberdayakan dalam menghadapi terorisme," jelasnya.
Boy menekankan dalam penanggulangan terorisme, BNPT tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, lanjutnya, perlu ada bantuan sekaligus dukungan dalam menanggulangi terorisme.
"Sinergisitas ini seperti vitamin tambahan dalam penanggulangan terorisme. Kalau rencana aksi ini bisa dijalankan dengan simultan, InsyaAllah bisa meminimalisir terorisme di Indonesia," katanya.
Sementara itu, Deputi V Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan HAM, Irjen Pol Armed Wijaya yang mewakili Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam), menjelaskan sinergisitas lembaga/kementerian sangat penting dalam menanggulangi terorisme.
"Dalam menanggulangi masalah terorisme, harus ada upaya yang sistematis, terstruktur, dan masif dari BNPT dan seluruh kementerian/lembaga," ujar Armed.
Armed mengatakan selama ini rencana aksi sinergisitas dalam menanggulangi terorisme sudah berjalan dengan baik dan harus terus ditingkatkan.
"Sinergisitas yang sudah dilakukan selama 5 tahun ini sudah berjalan dengan baik dan tentunya harus terus ditingkatkan dengan keterlibatan kementerian dan lembaga yang lebih banyak lagi," jelasnya.
Sebagai informasi, rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari kementerian/lembaga. Selain itu, hadir juga perwakilan dari sejumlah lembaga antara lain Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis TNI, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan RI, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Dewan Pers. (akd/ega)
