Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mendatangi kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. Rapat digelar sebagai tindak lanjut usai Sultra ditetapkan sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) 2022.
Pertemuan dilaksanakan di kantor PWI Pusat, Rabu (7/4/2021). Pertemuan dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra Asrun Lio mewakili gubernur Sultra, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra Ridwan Badallah, Ketua PWI Sultra Sarjono, dan Sekretaris PWI Sultra Mahdar Tayyong.
Dalam pertemuan tersebut, Asrun menyampaikan bahwa Sultra tetap siap menjadi tuan rumah HPN pada 9 Februari 2022 yang dipusatkan di Kendari. Dia berharap agar pengurus PWI Pusat membuat Surat Keputusan (SK) yang baru tentang penunjukan atau penetapan Sultra sebagai tuan rumah HPN tahun depan.
"SK tersebut sebagai payung hukum bagi Pemerintah Provinsi Sultra mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan tahun 2021 karena tahapan dan persiapan HPN sudah dilakukan tahun ini mengingat HPN 2022 dilaksanakan pada awal tahun," kata Asrun dalam keterangannya.
Menanggapi hal itu, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi menyatakan, pihaknya siap mengeluarkan SK HPN 2022 kepada Sultra. SK tersebut sebagai pembaharuan SK sebelumnya yang diterima Gubernur Sultra Ali Mazi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan saat menetapkan Sultra sebagai tuan rumah HPN 2021.
Akibat pandemi COVID-19, HPN 2021 dipindahkan ke Jakarta dan diikuti secara virtual oleh pengurus PWI dan wartawan se-Indonesia.
"Kami segera melakukan rapat pengurus untuk membahas lebih lanjut lagi mengenai persiapan pelaksanaan HPN di Sultra," kata Mirza.
"Setelah pertemuan ini, kami akan secara intens melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sultra dan pengurus PWI Sultra supaya persiapan benar-benar maksimal sehingga dapat berjalan lancar dan sukses," imbuh eks Ketua PWI Jawa Barat ini.
Pada pertemuan tersebut juga mengemuka, PWI dan Pemprov Sultra mengharapkan Presiden RI Joko Widodo hadir pada puncak HPN, 9 Februari 2022. Kehadiran presiden sekaligus akan meresmikan sejumlah proyek pembangunan besar yang saat ini sedang berjalan seperti Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah, perpustakaan bertaraf internasional, Bendungan Ladongi di Kolaka Timur, dan lain-lain.
PWI Desak Uni Eropa Bersikap Adil soal Sawit
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mendesak Uni Eropa (UE) agar bersikap adil terhadap sawit milik Indonesia. Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari, menegaskan pentingnya komoditas sawit bagi Indonesia yang 41% lahannya dikuasai petani.
Atal menambahkan, Indonesia setiap tahun rata-rata mendapatkan devisa sebesar USD 20 miliar dari komoditas sawit. Hal itu disampaikan Atal dalam sebuah konferensi Zoom antara Pengurus PWI Pusat dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincet Piket pada Senin (5/4).
"Kesejahteraan masyarakat Indonesia meningkat dengan adanya komoditas ini," kata Atal dalam keterangan yang diterima, Rabu (7/4/2021).
Saat ini Indonesia sedang berseteru dengan Uni Eropa di WTO. Indonesia sudah melayangkan gugatan ke WTO terhadap tiga kebijakan Uni Eropa yang mendiskriminasi sawit yaitu RED II ILUC, Delegated Regulation (DR) dan French Fuel Tax.
Dalam kebijakan tersebut, kelapa sawit dituduh mengkonversi hutan menjadi perkebunan sehingga mengakibatkan kerusakan alam. Akibatnya, penggunaan minyak sawit di Eropa harus segera dihapuskan pada tahun 2030.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket mengatakan pihaknya memahami protes banyak pihak di Indonesia terhadap kebijakan kelapa sawit (palm oil) Uni Eropa. "Hampir di setiap pertemuan dengan berbagai pihak di Indonesia kami selalu ditanyakan mengenai masalah tersebut," ujar Piket.
Piket menambahkan pihaknya juga sedang mencari titik temu dalam kerangka yang mudah dipahami kedua belah pihak. Dia mengatakan Uni Eropa sedang melakukan penelitian ilmiah yang ekstensif untuk komoditas kelapa sawit sebagai bagian dari green deal (program penghijauan Eropa).
Piket mengatakan bahwa penelitian ilmiah akan didasarkan pada penilaian yang adil dan scientific. Sehingga semua pihak yang terlibat bisa saling memahami. Dia mengakui bahwa di pihak EU ada yang beranggapan bahwa sawit penyebab deforestasi dan hilangnya keragaman satwa.
"Kami tidak bisa melarang NGO (LSM-red) menyatakan pendapat mereka. We are free country," katanya.
Tapi dia menjamin bahwa pemerintah akan bersikap adil terhadap isu ini. Dia mengatakan Uni Eropa pun akan menerima hasil dari keputusan WTO.
"Apa pun hasilnya, kami akan menerima," tegasnya.
Di pihak lain, PWI Pusat dan EU sepakat untuk meningkatkan kerja sama peningkatan kompetensi wartawan di negara masing-masing. "Kami akan mencari partner yang tepat di negara-negara EU agar Kerjasama ini bisa segera terealisasi," ucap Piket.
(jbr/rfs)
