Biaya Haji 2021 Diperkirakan Naik Rp 9,1 Juta, HNW Beri Saran Ini

Angga Laraspati - detikNews
Rabu, 07 Apr 2021 17:35 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan kenaikan biaya haji tahun 2021 sebesar Rp 9,1 juta menjadi Rp 44,3 juta hanyalah isu dan belum keputusan DPR. Ia pun meminta kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengkaji ulang skema keuangan haji tahun 2021 yang diusulkan.

"Kenaikan biaya haji hanyalah isu, belum merupakan keputusan dengan DPR. Dan itu hanya satu usulan alternatif dari berbagai skema biaya haji yang ada dan masih terus dibahas bersama DPR. Fraksi PKS DPR RI akan perjuangkan agar biaya haji 2021 tidak naik dan tidak memberatkan masyarakat calon Jemaah Haji," ujar HNW dalam keterangannya, Rabu (7/4/2021).

Untuk itu, HNW menyarankan agar BPKH kreatif mencari terobosan agar biaya haji 2021 tidak mengalami kenaikan, di antaranya melalui penempatan dana kelolaan pada investasi yang aman dan menguntungkan. Sebab, menurutnya, kenaikan ongkos naik haji pasti akan memberatkan masyarakat di tengah sulitnya kondisi ekonomi akibat pandemi.

Berdasarkan perhitungannya bersama tim di Fraksi PKS, jika biaya haji meningkat 50% sehingga mencapai Rp 98,6 juta per jamaah, serta pihak Saudi Arabia hanya mengizinkan 30% dari kuota haji Indonesia, maka BPKH kemungkinan hanya akan mengeluarkan sekitar Rp 4 triliun dari nilai manfaat.

Ini dilakukan untuk menjaga agar beban Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tetap/berada di kisaran angka Rp 36 juta. Artinya tidak harus menaikkan biaya haji atau memberatkan calon haji.

Angka tersebut, kata dia, masih mungkin ditanggung oleh BPKH, mengingat BPKH mendapatkan akumulasi nilai manfaat selama 2 tahun sekitar Rp 15 triliun. Subsidi nilai manfaat Rp 4 triliun juga masih sesuai dengan rencana strategis BPKH sebagaimana yang disampaikan kepada DPR RI pada September 2020.

Lebih jauh, HNW meminta Kementerian Kesehatan proaktif membantu persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 sebagaimana keputusan rapat Komisi VIII DPR-RI pada 5 Maret 2020. Salah satunya dengan mengupayakan pelaksanaan swab test bagi calon jamaah haji dimasukkan ke dalam skema APBN sebagaimana kebijakan swab test selama ini yang didistribusikan ke seluruh Puskesmas di Indonesia.

Hal ini menurut HNW sangat dimungkinkan mengingat anggaran Kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2021 naik hingga 300% sehingga mencapai Rp 176,4 Triliun. Kenaikan anggaran tersebut salah satunya diperuntukkan untuk kegiatan testing, di mana calon jamaah haji juga memiliki hak untuk mendapatkannya. Dan itu artinya tidak menambah pembiayaan yang dibebankan ke calon Jemaah Haji.

"Pemerintah melalui BPKH, Kemenkes, dan juga Kementerian Agama seharusnya bisa bersama-sama mengupayakan biaya haji tidak naik atau memberatkan calon jemaah haji di tahun 2021. Karena jamaah haji sudah ikhlas menunda keberangkatan selama satu tahun, jangan lagi dikecewakan dengan kenaikan biaya yang tentu sangat memberatkan mereka," kata HNW.

"Dan sebaliknya pasti jemaah haji akan sangat berterima kasih kepada Pemerintah dan BPKH dan mendoakan dengan khusyu, bila bisa diberangkatkan tahun ini, dengan sehat, selamat, dan tanpa kenaikan biaya haji," pungkasnya.

Diketahui, sebelumnya Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberi masukan perihal biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Masukan itu muncul dalam rapat dengar pendapat (RDP) BPKH dengan Panja BPIH-Komisi VIII DPR.

Saat itu, BPKH mengusulkan biaya haji tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 9,1 juta. Dari biaya tahun 2020 sebesar Rp 35,2 juta, tahun ini menjadi Rp 44,3 juta. Namun ini belum menjadi keputusan pemerintah.

(akd/ega)