HNW: Kita Sepakat Tolak Perempuan dan Anak Terlibat Terorisme

Nurcholis Maarif - detikNews
Senin, 05 Apr 2021 18:58 WIB
Hidayat Nur Wahid
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengaku prihatin dengan meningkatnya pelibatan perempuan dan anak dalam berbagai jenis kejahatan, seperti pada kasus narkoba, prostitusi, dan bom bunuh diri.

Namun, HNW mengkritisi penggiringan opini seolah-olah kalangan perempuan sering dimanfaatkan hanya untuk aksi radikalisme dalam bentuk bom bunuh diri. Misalnya di depan Gereja Katedral Makassar dan serangan di Mabes Polri sebagaimana respons dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Ia mengakui perempuan dan kalangan milenial rentan terpapar aksi radikalisme, tetapi menurut dia kerentanan dan pelibatan perempuan atau milenial tersebut sudah lebih dulu terjadi dan jauh lebih masif pada kasus narkoba serta prostitusi, ketimbang bom bunuh diri.

"Kita sepakat tolak pelibatan perempuan dan anak dalam terorisme/radikalisme apa pun, termasuk teror yang dihadirkan oleh keterlibatan dalam kejahatan narkoba dan prostitusi," kata HNW dalam keterangannya, Senin (5/4/2021).

"Karenanya Kemen-PPPA perlu lebih kritis dan memperkuat kewenangan serta fungsinya, agar benar-benar dapat melaksanakan tupoksinya dengan mengoreksi pelibatan perempuan dan anak dalam kejahatan radikalisme/terorisme dalam segala bentuknya," imbuhnya.

Anggota DPR-RI Komisi VIII membidangi urusan perempuan dan anak ini mengingatkan kasus keterlibatan perempuan dan anak dalam pusaran kejahatan narkoba dan prostitusi jauh lebih dahulu dan lebih besar dibandingkan keterlibatan pada kasus radikalisme (terlibat dengan organisasi/kelompok radikal yang lakukan bom bunuh diri).

Berdasarkan data Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba tahun 2018 oleh BNN, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa perempuan meningkat dari 1,3 pada 2011 menjadi 2,2 pada 2018. Angka tersebut setara dengan sekitar 790 ribu orang, jauh lebih tinggi dan lebih sering daripada penyalahgunaan pada kalangan perempuan pekerja sekitar 350 ribu orang.

Pada era pandemi COVID-19 ini pun, pelibatan perempuan dan milenial dalam kejahatan/terorisme terkait narkoba dan kemudian ditangkap polisi, jauh lebih banyak dan lebih sering ketimbang kasus pelibatan perempuan/milenial dalam kasus terorisme bom bunuh diri.

Adapun kasus prostitusi pada perempuan yang menjadi teror terhadap moral bangsa, berdasarkan catatan Kementerian Sosial tahun 2018 mencapai 40 ribu orang. Itu pun hanya data pada prostitusi yang terlokalisasi.

Menurut HNW, bahkan selama masa pandemi COVID-19, ternyata perempuan ditangkap polisi karena kasus kejahatan teror moral prostitusi jumlahnya mencapai lebih dari 15 mucikari dan lebih dari 286 PSK. Sementara kasus paparan radikalisme/terorisme pada perempuan berdasarkan data LP3ES hanya sebanyak 39 orang sepanjang kurun tahun 2000-2020.

HNW menyebut memahami bahwa Kementerian PPPA sudah bekerja sama dengan BNN untuk atasi pelibatan perempuan dalam kejahatan Narkoba. Namun pelibatan perempuan terkait dengan narkoba, yang oleh BNN disebut sebagai narkoterorisme (Terorisme Narkoba), masih meningkat.

Bahkan pada era pandemi COVID-19 ini pun ada perempuan yang sudah jadi bandar, kurir untuk bandar asing, maupun berani menjualnya ke polisi sekalipun akhirnya ditangkap polisi.

Menurut HNW, harusnya dalam rangka mengoreksi pelibatan perempuan dan anak dalam kejahatan terorisme narkoba, prostitusi maupun radikalisme, Kemen-PPPA bisa membuat terobosan dengan hadir lebih efektif pada seluruh kasus kerentanan pelibatan perempuan dan anak.

"Penting Kemen-PPPA berlaku lebih adil dan proporsional, dengan menyoroti banyaknya kasus pelibatan perempuan dan anak dalam berbagai kejahatan terorisme seperti narkoba dan prostitusi, bukan hanya radikalisme saja," ujarnya.

"Sehingga Kemen-PPPA bisa berkontribusi lebih konkret untuk menyelamatkan dan melindungi perempuan milenial dan anak-anak Indonesia, dari segala bentuk radikalisme dan terorisme seperti narkoterorisme, prostitusi dan radikalisme," ujarnya.

Politisi PKS ini mengingatkan penggiringan opini keterlibatan aktif perempuan hanya dalam aksi terorisme radikalisme tidak faktual, tidak adil dan tidak menyelesaikan masalah meningkatnya pelibatan perempuan dalam kejahatan.

Sebab keterlibatan perempuan dalam kejahatan/terorisme narkoba maupun prostitusi jauh lebih banyak dan lebih sering ketimbang terorisme bom bunuh diri. Apalagi berdasarkan penelitian LP3ES, faktor "ketertarikan hingga pelibatan" perempuan pada radikalisme bukan karena faktor tunggal seperti pemahaman atau aliran agama, sekalipun agama tidak mengajarkan radikalisme/terorisme.

Ada tiga faktor yang membuat perempuan dan anak bisa terpapar radikalisasi, yakni faktor personal (ketertarikan pada pandangan radikal), faktor sosial (ketidakadilan dan ketimpangan), dan faktor tragedi (pelecehan dan pembungkaman perempuan). Kondisi saat ini, ketidakadilan meningkat, itu bisa dilihat dari indeks demokrasi di Indonesia yang turun hingga titik terendah selama 14 tahun terakhir.

Ketimpangan ekonomi juga meningkat, dilihat dari naiknya indeks gini ke angka 0,385 pada September 2020. Selain persoalan tersebut, ketahanan keluarga juga menjadi kunci penting untuk penjagaan masyarakat dari berbagai masalah yang mungkin menimpa perempuan dan anak dalam skala paling mikro, termasuk yang terkait dengan isu berbagai macam terorisme. Hal tersebut secara prinsip telah menjadi perhatian Kemen-PPPA.

"Karenanya Kemen-PPPA perlu serius merumuskan strategi untuk hadirnya ketahanan keluarga sebagai sarana efektif untuk mencegah dan mengoreksi bahaya terorisme yang mewujud pada bahaya laten narkoba, prostitusi, hingga radikalisme, yang makin melibatkan dan mengorbankan perempuan dan anak," tutur HNW.

Diungkapkannya, sesungguhnya dalam rangka menjaga institusi keluarga di era pandemi COVID-19, Fraksi PKS telah berinisiatif mengusulkan RUU Ketahanan Keluarga, namun sayangnya justru ditolak oleh DPR-RI.

"Kemen-PPPA perlu mencari terobosan agar tujuan mulia tersebut bisa tercapai, sehingga perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk radikalisme dan terorisme termasuk prostitusi dan narkoba, dan bom bunuh diri, juga dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berdaya guna," pungkas HNW.

(prf/ega)