Ketua PDIP Paluta Buron Kasus Penggelapan Dinonaktifkan

Datuk Haris Molana - detikNews
Senin, 05 Apr 2021 17:24 WIB
Ketua PDIP Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Syafaruddin Harahap
Ketua PDIP Paluta nonaktif, Syafaruddin Harahap (Foto: dok. Istimewa)
Medan -

PDIP Sumatera Utara (Sumut) menonaktifkan Syafaruddin Harahap dari jabatan Ketua PDIP Padang Lawas Utara (Paluta). Syafaruddin sudah 3 bulan menjadi buron kejaksaan setempat.

Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Aswan Jaya mengatakan sejauh ini pihaknya sudah menonaktifkan Syafaruddin sebagai Ketua DPC PDIP Paluta. Namun PDIP Sumut belum mengganti Syafaruddin sebagai anggota DPRD Paluta.

"Sebagai anggota DPRD, hingga saat ini pimpinan partai belum mengambil kebijakan terkait PAW (pergantian antarwaktu), tetapi partai hanya menonaktifkan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC (PDIP Paluta)," ujar Aswan Jaya saat dimintai konfirmasi, Senin (5/4/2021).

Dia mengatakan PDIP belum melakukan PAW terhadap Syafaruddin lantaran masih dalam proses hukum. DPD PDIP Sumut telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PDIP Paluta.

"Karena proses hukum yang bersangkutan masih dalam upaya pembelaan, karena itu partai masih menunggu hal tersebut. DPD menunjuk Samulya Surya Indra, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi, sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC PDIP Paluta," ujar Aswan.

Sebelumnya, Syafaruddin Harahap masuk daftar pencarian orang (DPO) kejaksaan. Syafaruddin telah divonis 2 tahun dalam kasus penggelapan.

"Terdakwa Syafaruddin Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun terkait tindak pidana penggelapan," kata Kepala Selsi Bidang Intelijen Kejari Paluta Budi Darmawan, Selasa (22/12/2020).

Dia mengatakan vonis itu adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 923 K/Pid/2019. Dia menyatakan Syafaruddin masuk DPO karena tidak kooperatif dalam melaksanakan putusan tersebut.

"Saat ini beliau sudah kita masukkan dalam daftar pencarian orang karena yang bersangkutan diduga tidak kooperatif untuk melaksanakan putusan tersebut," ucap Budi.

Budi menuturkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah desa tempat tinggal Syafaruddin dan DPRD Paluta terkait keberadaannya. Pihak kejaksaan pun telah menyebarkan foto dan surat terkait DPO Syafaruddin ke beberapa tempat.

(haf/haf)