Sejumlah ruas jalan di Jakarta kembali mengalami kemacetan saat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro masih berlaku. Partai Gerindra DKI Jakarta menduga penyebabnya karena ada kantor yang tidak taat dengan kapasitas 50%.
"Memang kondisinya seperti itu, belakangan jalanan sudah cukup macet di jam-jam lepas bekerja, tapi mungkin juga bila kondisi saat ini volume kendaraan meningkatnya para pengguna mobil pribadi karena masih takut naik umum," kata ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani kepada wartawan, Kamis (1/4/2021).
"Apakah semua akurat melaporkan yang sesungguhnya 50% yang masuk kantor? Belum lagi buat pengguna kendaraan di luar dari aktivitas bekerja," kata dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rani menilai perlu adanya pemantauan secara berkala mengenai aturan 50% kapasitas di perkantoran. Dia menyebut memang ada perusahaan yang melebihi kapasitas.
"Sebenarnya memang harusnya ada pengecekan dan pendataan berkala untuk kapasitas pekerja sesuai aturan yang berlaku. Terkadang memang mungkin ada perusahaan-perusahaan yang nakal dengan kapasitas pekerja yang kadang melebihi kapasitas sesuai aturan yang ada. Sekalian cek prokesnya juga," jelasnya.
Lebih lanjut, Rani juga menyoroti klaster penularan Corona di perkantoran. Dia menyinggung penularan Corona rentan di kantor lantaran ventilasi udara yang kurang baik.
"Klaster perkantoran tetap perlu diwaspadai terhadap penularan atau paparan dikarenakan rata-rata kan perkantoran AC-nya sentral dan terkadang ventilasi udaranya kurang memadai mengingat untuk gedung tinggi sangat berisiko bila jendela dapat dibuka," tutur Rani.
Untuk diketahui, sejumlah ruas di Jakarta kembali mengalami kemacetan saat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro masih berlaku. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta Rudy Saptar mengatakan volume kendaraan saat ini hampir masuk kondisi normal sebelum masa pandemi COVID-19.
"Ada beberapa ruas jalan yang memang bukan meningkat tapi hampir mendekati volume saat normal dulu sebelum pelaksanaan PSBB dan PPKM," ujar Rudy saat dihubungi, Kamis (1/3).