SBY-JK Jangan Ambil Kebijakan yang Sengsarakan Rakyat

Jakarta - Rakyat sudah susah akibat kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik (TDL) dan terus melambungnya harga bahan pokok. Untuk itu, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla diminta jangan mengambil kebijakan yang menyengsarakan rakyat lagi.Pemerintahan SBY-JK dalam dua sampai tiga tahun ke depan diminta tidak mengambil kebijakan menyengsarakan rakyat, yang kini semakin terpuruk secara ekonomi. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seharusnya melakukan efiesiensi, skala prioritas pembangunan, penataan manajemen sektor-sektor pemerintah dan BBM."Kita tidak dapat menutup mata bahwa upaya penyehatan bangsa ini perlu langkah yang berani dan tidak populer di mata rakyat. Tapi, hendaknya dilakukan secara bertahap, karena tidak mungkin semua permasalahan bangsa ini dapat selesai dalam waktu singkat," jelas Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) M Jusuf Rizal dalam rilisnya yang diterima detikcom, Kamis (2/3/2006).Menurut Rizal, rakyat mulai banyak mengeluh karena kurang proaktifnya pemerintahan SBY-JK dalam merespon berbagai kesulitan masyarakat. Seharusnya para menteri yang ditunjuk membantu presiden bisa bekerja cerdas dan bisa memberikan bukti nyata yang bisa dirasakan rakyat."Tim ekonomi di bawah Wapres Jusuf Kalla hendaknya bisa berbuat banyak. Tidak perlu banyak bicara, tapi banyak bekerja karena rakyat butuh bukti, bukan janji," tegas Rizal.Ditambahkan Rizal, sebaiknya pemerintahan SBY-JK harus lebih cerdas melakukan terobosan baru dalam bidang ekonomi. Melakukan efisiensi, skala prioritas pembangunan, menata manajemen sektor pemerintah dan menekan kebocoran anggaran."Rakyat tahu pemerintahan SBY berjuang keras untuk melakukan perbaikan diberbagai bidang. Hanya mesti dilakukan secara bertahap," katanya. (zal/)