.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota di halaman luar kantor Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan. Musyawarah tersebut membahas penanganan pandemi COVID-19 serta isu darurat lain seperti rencana pembangunan di tahun 2022 mendatang.
"Kenapa darurat? IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kita turun. IPM ini adalah indikator yang paling lazim yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/3/2021).
Lebih jauh, Bima menjelaskan nilai IPM Kota Bogor tahun 2020 turun sebanyak 0,12 poin menjadi 76,11. Oleh karena itu, dia menargetkan IPM 78,89 di tahun 2024 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun menurutnya, target ini akan sulit terealisasi apabila Pemkot tidak serius mengejarnya.
"Memang bukan Kota Bogor saja yang turun, semuanya turun. Tapi jelas kita harus kerja keras agar bisa kembali normal. Kalau kota lain normal, kita masih turun, berarti ada yang salah dengan kita," beber Bima Arya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, berdasarkan data lainnya ekonomi Kota Bogor tercatat mengalami penurunan sebesar 6,57 persen, angka pengangguran naik 3,6 persen, pun dengan tingkat kemiskinan yang berada di angka 6,68 persen.
Untuk itu, tahun ini dan 2022 mendatang Bima mencanangkan akselerasi untuk mengejar ketertinggalan realisasi. Bima mengatakan akselerasi tersebut harus didukung mengingat angka kasus COVID-19 yang perlahan sudah terkendali. Dengan begitu, Pemkot Bogor dapat fokus pada hal lainnya.
"Seperti yang telah saya sampaikan tetap fokus pada kesehatan, vaksinasi kita geber terus. Kemudian kampanye Germas hidup sehat terus kita gencarkan. Adanya hubungan antara mobilitas warga, aktivitas dan juga tingkat COVID. Jadi ke depan terus kita jaga," jelasnya.
Tidak hanya itu saja, Bima mengungkapkan pihaknya juga tengah berfokus pada economy recovery dan pengurangan angka pengangguran. Dia pun meminta semua perangkat daerah agar benar-benar mengawal dan memastikan APBD atau APBN bisa dinikmati oleh warga Kota Bogor.
"Memang kita tidak bisa melakukan intervensi, tapi semaksimal mungkin kita ikhtiar untuk mendorong agar warga menikmati itu, mereka yang mengerjakan kegiatan dan sebagainya," paparnya.
Diungkapkan Bima, dalam waktu dekat pihaknya akan meluncurkan program wirausahawan atau UMKM milenial dengan target mencetak 1.000 milenial baru. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan promosi UMKM.
Sementara dari aspek pendidikan, Bima mengaku masih menemukan warga usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan secara utuh saat blusukan di beberapa wilayah di Kota Bogor.
"Saya masih menemukan warga usia sekolah yang tidak sekolah itu dibiarkan. Bahkan kemarin saya kaget luar biasa, umur 17 tahun putus sekolah sejak kelas 3 SD. Kok bisa gitu, kemana lurahnya, masa RT/RW-nya didiamkan," ungkapnya.
Dia juga akan menggencarkan pelaksanaan program kemiskinan dengan target benah kampung, rumah tidak layak huni, dan keluarga miskin. Seperti halnya di Kelurahan Bojongkerta di mana 40 persen keluarga berada di bawah garis kemiskinan. Artinya, satu dari 3 kepala keluarga adalah keluarga miskin.
Di sisi lain, Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah menambahkan hasil Musrenbang hari ini akan menjadi bahan penyusunan rancangan akhir RKPD tahun 2022. Musrembang hari ini diikuti oleh 44 peserta yang mewakili seluruh pemangku komponen kepentingan di Kota Bogor.
"Untuk memberikan penekanan dalam faktor yang berkaitan dengan kunci keberhasilan pencapaian RKPD 2022, kami pun juga mengundang Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan juga Bappeda Provinsi Jawa Barat," urainya.
"Besar harapan kami seluruh peserta dapat secara aktif memberikan sumbangsih pemikiran demi pembangunan daerah Kota Bogor," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyampaikan unsur legislatif juga terus berupaya untuk mempertahankan kerja sama dengan Pemkot Bogor, khususnya dalam bidang pembangunan.
Menurut Atang, terdapat empat hal yang harus diperhatikan. Pertama, bagaimana regulasi dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bisa menjadi acuan utama. Hal ini agar semua yang dilakukan sesuai dengan aturan serta mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
"Kedua bahwa namanya RKPD harus berpedoman atau berpacu pada RPJMD yang sudah disusun. Dan hari ini masuk di RPJMD yang keempat dari RPJP tahun 2005-2025. Karena RPJMD menjadi bagian dari grand design kita agar pembangunan kita sesuai dengan yang kita rencanakan pada saat sebelumnya," terangnya.
Ketiga adalah penyesuaian kebutuhan dalam situasi pandemi COVID-19. Menurutnya semangat untuk menghadapi pandemi harus ditunjukkan lewat ikhtiar Kota Bogor agar bisa segera keluar dari kondisi pandemi. Terakhir, keempat adalah bagaimana usulan masyarakat dapat ikut dipertimbangkan.
"Mudah - mudahan dengan empat hal tadi maka pemerintahan daerah bisa menjadi regulator sekaligus fasilitator. Termasuk menjadi dinamisator pembangunan," pungkasnya.
