Perjalanan Demokrat Kubu Moeldoko hingga Pengesahannya Ditolak Pemerintah

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 31 Mar 2021 16:23 WIB
Jakarta -

Pemerintah menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara. Alasannya, kubu pimpinan Moeldoko itu tak melengkapi dokumen yang disyaratkan.

"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan, masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," kata Menkumham Yasonna Laoly dalam jumpa pers virtual, Rabu (31/3/2021).

Dokumen yang belum dilengkapi antara lain soal mandat ketua DPD dan DPC Partai Demokrat. Oleh sebab itu, pemerintah pun menolak permohonan kubu Moeldoko.

"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan hasil kongres luar biasa di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021 ditolak," ujarnya.

Berikut Perjalanan Demokrat Kubu Moeldoko:

1. Gelar KLB di Deli Serdang, Sumut

Partai Demokrat terpecah. Sejumlah kader dan mantan kader memutuskan melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan menggelar KLB di Deli Serdang pada 5 Maret 2021.

KLB ini digelar setelah isu kudeta ramai bergulir. Moeldoko dituding sebagai pihak yang mengomandoi kudeta untuk menyingkirkan AHY.

2. Moeldoko Terpilih Jadi Ketum

KLB pun kemudian mendaulat Moeldoko menjadi ketua umum. Sementara itu, Marzuki Alie, yang sebelumnya telah dipecat AHY, ditunjuk menjadi ketua dewan pembina.

3. AHY Minta Pemerintah Tak Sahkan KLB

KLB digelar, AHY pun melawan. AHY menegaskan dirinya adalah ketua umum yang sah.

AHY menyebut acara yang diklaim sebagai KLB Demokrat itu ilegal. Dia menegaskan mewakili seluruh kader Partai Demokrat. AHY pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menkumham Yasonna Laoly tak mengesahkan KLB itu.

4. SBY Sebut Moeldoko Tega dan Berdarah Dingin

Ketua Majelis Tinggi PD, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu pun mengecam KLB Deli Serdang. Ayah AHY itu juga menyebut tindakan Moeldoko merupakan perbuatan tidak terpuji.

"Hari ini, sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara yang kita cintai ini. Memang banyak yang tercengang, banyak yang tak percaya bahwa KSP Moeldoko yang bersengkokol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral, dan hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran TNI," ujar SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/3/2021).

5. Menko Polhukam Ikut Angkat Bicara

Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan pemerintah tidak bisa ikut campur melarang atau mendorong kegiatan yang diklaim Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Mahfud mengatakan hal itu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Bagi Pemerintah sekarang, ini peristiwa Deliserdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas Partai," kata Mahfud melalui akun Twitter resminya, @mohmahfudmd, seperti dilihat detikcom, Sabtu (6/3/2021).

6. 34 DPD Janji Setia ke AHY dan Tolak KLB

Pada 7 Maret 2021, AHY menggelar apel pimpinan atau commanders call bersama DPD PD seluruh Indonesia. Sebanyak 34 perwakilan DPD bulat menolak hasil KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumut, dan mengucap janji setia kepada AHY.

7. AHY Safari ke Tokoh-tokoh

AHY pun safari ke Menkumham Yasonna Laoly dan Menko Polhukam Mahfud Md. Tujuan kedatangan AHY adalah ingin menyampaikan keberatan atas berlangsungnya acara yang diklaim sebagai kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Tak hanya ke Menkumham dan Menko Polhukam, AHY bersafari ke KPU dan tokoh-tokoh lain. Putra SBY itu safari untuk membahas kisruh Partai Demokrat.