Ketua Komisi III DPR soal 1.062 Polsek Tak Lagi Menyidik: Reformatif!

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 31 Mar 2021 14:47 WIB
Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery.
Herman Herry (Dok. Istimewa)
Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menetapkan 1.062 polsek di Indonesia tidak bisa melakukan penyidikan. Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry memberikan masukan kepada Jenderal Sigit.

Herman mengapresiasi keputusan Kapolri terkait 1.062 polsek di Indonesia yang tidak bisa melakukan penyidikan. Menurutnya, selain bentuk penggenapan janji serta visi dan misi Kapolri yang disampaikan pada fit and proper test, keputusan itu dinilai sebagai kebijakan yang reformatif.

"Ini merupakan kebijakan reformatif Kapolri dalam rangka efisiensi organisasi Kepolisian. Tentu ini juga selaras dengan tren birokrasi saat ini," kata Herman, dalam keterangan tertulis, Rabu (31/3/2021).

Herman meyakini penentuan polsek yang tidak bisa melakukan penyidikan ini sudah berdasarkan kajian mendalam. Kajian tersebut dilakukan dengan memperhatikan data gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di masing-masing daerah.

"Dengan kebijakan ini saya berharap Polri bisa lebih dekat dengan masyarakat," ucap Herman.

Menurut Herman, dengan adanya kebijakan itu, kinerja kepolisian ke depan bisa lebih terukur. Sebab, kata dia, setiap polsek telah memiliki Key Performance Index dalam bekerja di lapangan.

"Saya secara khusus memberikan masukan kepada Kapolri agar ke depannya tidak ada diskriminasi terhadap polsek yang dapat melakukan penyidikan dan tidak dapat melakukan penyidikan. Setiap polisi harus memiliki kesempatan yang sama dalam peningkatan karier," ujarnya.

Simak keputusan Kapolri soal 1.062 polsek tak bisa lakukan penyidikan di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2