Tak Semua Polsek Bisa Menyidik, Peradi Minta Antisipasi Overtahanan Polres

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 31 Mar 2021 14:24 WIB
Ilustrasi Gedung Mabes Polri di Jakarta
Gedung Mabes Polri (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan keputusan sebanyak 1.062 polsek di Indonesia tidak bisa lagi melakukan penyidikan. Namun, Kapolri diminta mengantisipasi overkapasitas tahanan akibat limpahan dari sel polsek ke sel polres.

"Ide Pak Kapolri cukup baik dan saya memahaminya agar citra Polri lebih baik, tapi sarana-prasarana perlu disiapkan jangan sampai terjadi overcapacity," kata anggota Dewan Penasihat Pusat Bantuan Hukum (PBH) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Rivai Kusumanegara saat berbincang dengan detikcom, Rabu (31/3/2021).

Rivai mengatakan efek dari polsek yang tidak menyidik adalah semua tahanan harus ditahan di sel polres, sehingga jumlah tahanan akan bertambah. Padahal, menurutnya, kapasitas sel polres masih sama.

"Penahanan itu filosofinya untuk kepentingan penyidikan, sehingga keberadaan tahanan tidak jauh dari tempat penyidik bertugas. Jadi kalau disidik oleh polres biasanya tahanan juga di polres," ujar alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 58 Lemhannas itu.

Oleh sebab itu, menurut Rivai, perlu antisipasi agar tidak terjadi overkapasitas tahanan. Seperti menambah fasilitas tahanan polres dan daya tampungnya.

"Misalnya rata-rata tiap polsek terdapat 10 sampai 20 tahanan, maka 10 ribu sampai 20 ribu tahanan perlu disebar di masing-polres. Hal mana perlu diantisipasi dan dianggarkan dalam APBN," beber Rivai.

Rivai mengatakan, di sisi lain, cukup sulit tahanan dititipkan ke rutan atau lapas. Sebab, rutan dan lapas juga kebanyakan sudah overkapasitas.

"Saran saya agar diantisipasi saja dengan perluasan fasilitas tahanan agar tidak terjadi overcapacity, apalagi pandemi COVID masih belum selesai. Jangan sampai gara-gara overcapacity sehingga para tahanan sulit untuk salat atau tidur dengan layak. Belum lagi soal penyebaran virus COVID-19. Hak asasi tahanan juga perlu dilindungi," ujar Rivai.

Sebagaimana diketahui, kebijakan di atas tertuang dalam Keputusan Kapolri Nomor Kep/613/III/2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan). Keputusan ini adalah tindak lanjut program prioritas Jenderal Sigit yang disampaikan pada Commander Wish.

Keputusan ini diteken Jenderal Sigit pada 23 Maret 2021. Keputusan ini juga diikuti lampiran berupa daftar nama 1.062 polsek yang tidak melakukan penyidikan. Ada sejumlah kriteria atau alasan sebuah polsek tidak melakukan penyidikan. Ada yang karena jarak tempuhnya dekat dengan polres, ada pula yang karena hanya menerima sedikit laporan polisi dalam setahun.

(asp/mae)