Upaya Ketahanan Pangan KLHK Dapat Dukungan dari DPR

Abu Ubaidillah - detikNews
Selasa, 30 Mar 2021 21:02 WIB
KLHK
Foto: KLHK
Jakarta -

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengikuti rapat kerja bersama Komisi IV DPR. Dalam rapat tersebut ia menjelaskan program ketahanan pangan terkait dengan hutan yang dilakukan KLHK.

"Jadi yang dilakukan KLHK dalam program ketahanan pangan terkait dengan hutan, KLHK berada di depan dalam arti membantu dulu identifikasi, lalu melakukan analisis, mana yang kondisinya memungkinkan, dan mana yang kondisinya berat. Dari situ bisa diproses masterplan-nya, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), untuk kemudian baru dilaksanakan oleh pemohon, dan kami akan memandu Amdal, UKL-UPL, dan memonitor sampai bagian akhir," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/3/2021).

Ia juga menjelaskan KLHK melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) berupa rangkaian analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar, dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Siti menjelaskan prinsip KLHS yaitu sebagai instrumen transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, serta untuk mengendalikan kebijakan, rencana, dan program yang disusun, lalu untuk perlindungan dan pengelolaan berdasarkan aspek geofisik kimia, sosekbud, dan kesmas. KLHS sudah dilakukan di Kalteng, Sumut, Sumsel, dan Papua.

"Kita lihat di Kalteng, maka untuk kawasan lahan pangan nasional di areal eks PLG yang menyangkut kawasan hutan, disitu ada gambut, penerapan teknologi, harus ada penataan kewilayahan, dan penguatan sumber daya manusia. Jadi pendekatan ini yang kami pesankan kepada Menteri yang melaksanakan," paparnya.

KLHS yang dibuat mencakup zona wilayah perencanaan yang bisa diidentifikasi, diantaranya area yang sangat subur, di tepi kiri-kanannya lembah, dan rata-rata dihuni oleh penduduk setempat. KLHS yang dilakukan juga menyangkut isu-isu pembangunan berkelanjutan di masing-masing wilayah, meliputi sumber daya hutan dan penataan kawasan hutan, keberlanjutan keanekaragaman hayati, keberlanjutan sumber daya lahan dan potensi resiko bencana, dan keberlanjutan penghidupan dan kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karena itu, wilayah perencanaan kawasan untuk ketahanan pangan menurut versi KLHK berupa mozaik. Jadi bukan hutan ditebang jadi tanaman padi, atau singkong, bukan seperti itu. Betul-betul dilihat berdasarkan zonasi yang sesuai untuk tipe pemanfaatan lahan (land utilization type) apa, dan itu akan kita kontrol dengan masterplan, detail engineering design, danUKL-UPL," terangnya.

Adapun prinsip-prinsip yang penting dalam KLHS meliputi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem; efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; serta tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi mengatakan Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah melakukan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar kementerian/lembaga untuk mencegah kekosongan serta tumpang tindih tugas pokok, fungsi, dan kewenangan agar percepatan pelaksanaan program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan dapat tercapai.

"Selain itu, integrasi antar kementerian/lembaga dalam rangka melaksanakan program agroforestry, silvofisheries, dan silvopastura yang berbasis potensi di masing-masing wilayah, yang dilakukan mulai tahun 2022," kata Dedi.

Komisi IV DPR RI juga meminta agar pelaksanaan program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan, termasuk Program Food Estate, tetap memegang prinsip menjaga kelestarian hutan, dan kelestarian keanekaragaman hayati serta menjamin terjaganya kualitas lingkungan hidup. Caranya ialah dengan terus meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Hal tersebut juga didukung dengan penyederhanaan dalam pengaluran perizinan berusaha lintas sektor, dalam rangka melaksanakan program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan bagi petani, pembudidaya ikan, dan petambak garam sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dedi menjelaskan Komisi IV DPR mendorong pemerintah untuk terus melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, serta pengawasan kepada masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan kawasan hutan. Tujuannya untuk mendukung program ketahanan pangan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga mengatakan upaya lain yang didorong yaitu sosialisasi, edukasi, dan pelatihan secara intensif kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat terkait program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan.

(ega/ega)