Airlangga Ajak Akademisi Dukung Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Nurcholis Ma'arif - detikNews
Selasa, 30 Mar 2021 11:07 WIB
Airlangga Hartarto
Foto: dok. Screenshot/detikcom
Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak seluruh stakeholder, termasuk akademisi untuk mendukung implementasi UU Cipta Kerja. Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar implementasi UU Cipta Kerja berlangsung optimal dan mengakselerasi kewirausahaan di Indonesia.

"Pemerintah membutuhkan kerja sama dari seluruh stakeholder, termasuk dari akademisi untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik, sehingga penerapan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 11 klaster ini dapat berlangsung optimal dan mengakselerasi peningkatan kewirausahaan," ujarnya Selasa (30/3/2021).

Hal itu diungkapkannya saat menjadi keynote speaker dalam Forum Diskusi Publik Transformasi Ekonomi: Optimalisasi UU Cipta Kerja sebagai Strategi Utama Akselerasi Investasi Indonesia yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Universitas Negeri 11 Maret Surakarta.

Lebih lanjut Airlangga menjelaskan sebagai bentuk komitmen melakukan reformasi struktural, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang no 11 tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja beserta 51 atau turunannya.

"UU tersebut atau turunannya akan mensinkronkan dan mengefektifkan peraturan yang terlalu banyak dan besar yang seringkali malah menimbulkan hambatan dalam penciptaan investasi dan pembukaan usaha baru yang tentu saja berdampak pada penyerapan tenaga kerja," ujarnya.

"UU Cipta Kerja mereformasi pendekatan dalam pemulihan izin usaha , dari yang sebelumnya menggunakan berbasis perizinan, sehingga berbasis kepada resiko. Reform ini mendorong ke efisien, mudah, dan transparan. Perizinan juga akan dilakukan dalam sistem online single submission yang direnacakan akan mula live di bulan Juni 2021," imbuhnya.

Diungkapkannya, salah satu turunan dari UU CIpta Kerja yang mengatur investasi adalah Perpres nomor 10 yang mengatur tentang daftar prioritas investasi. Pemerintah telah menetapkan lebih dari 1.700 bidang usaha terbuka untuk investasi, 245 bidang usaha prioritas dengan fasilitas tax free dan tax allowance, 89 yang dialokasikan untuk kemitraan dan alokasi UMKM serta 46 bidang dengan persyaratan tertentu.

"Semua bidang usaha, kecuali yang dinyatakan tertutup oleh UU, tentunya terbuka untuk penanaman modal. Keterbukaan ini dicantumkan dalam prioritas investasi yang telah memperhatikan perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Dan pemerintah juga menawarkan berbagai insentif fiskal dan nonfiskal kepada investor yang telah menanamkan usahanya di bidang-bidang tersebut," ujarnya.

Selain itu, kata Airlangga, untuk mengoptimalkan investasi, pemerintah telah membuka investasi langsung dengan memperbaiki iklim investasi dan membentuk Indonesia Investment Authority (INA).

"Dan Indonesia telah berkonsultasi dengan lebih dari 50 perusahaan calon mitra strategis dan beberapa investor global telah mengirimkan letter of interest dan komitmen. Dan tentunya sleuth investasi diharapkan dapat diterapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama," ujar Airlangga.

Sebelumnya Airlangga menjelaskan hingga hari ini pandemi COVID-19 masih melanda berbagai negara, termasuk Indonesia. Adapun penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dari sisi kesehatan seiring berjalannya waktu semakin baik.

"Tercermin dari tingkat kesembuhan dan kasus aktif yang lebih baik dibanding angka global, tren penurunan kasus aktif dan tren kematian, dan tren kenaikan keseluruhan usah program vaksinasi dan PPKM Mikro," ujarnya.

Sementara dari sisi ekonomi, tanda-tanda pemulihan juga sudah terlihat. Beberapa lembaga internasional memperkirakan proyeksi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 sekitar 4,4% sampai 5,1% dan di tahun 2022 antara 4,8% sampai 6,8%.

"Ini sejalan dengan proyeksi pemerintah di 4,5-5,3%, terutama didukung program vaksinasi massal dan kelanjutan program pemulihan ekonomi nasional, dan implementasi UU Cipta Kerja serta pengendalian COVID melalui PPKM Mikro," pungkasnya.

(akn/ega)