Tutup Rapimnas, Airlangga Ingin UU Cipta Kerja Cepat Diimplementasikan

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Sabtu, 06 Mar 2021 19:43 WIB
Jakarta -

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mendorong agar implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) dapat dilaksanakan oleh para kader. Hal itu sebagai salah satu upaya meningkatkan dan terciptanya lapangan kerja.

"Partai Golkar mendorong percepatan implementasi UU Cipta Kerja beserta aturan-aturan turunannya sebagai kebijakan transformasi struktural ekonomi agar dapat dilaksanakan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di segala bidang, terutama dalam rangka penciptaan lapangan kerja, demi terciptanya Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur," kata Airlangga menutup Rapimnas Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (6/3/2021).

Airlangga menuturkan Partai Golkar juga mendukung penolakan revisi Undang-Undang Pemilu dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Airlangga berpesan agar para kader lebih berfokus mengurus penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Dalam rangka menjamin jalannya pemerintahan yang efektif, demokratis, dan terjaganya stabilitas politik agar lebih fokus pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi, Partai Golkar mendukung langkah untuk tidak melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024," tuturnya.

Selain itu, terdapat beberapa hal lain yang menjadi perhatian serta sikap dari Partai Golkar dalam Rapimnas. Salah satunya mendorong pemerintah untuk meningkatkan program-program prorakyat hingga program penguatan UMKM.

Berikut beberapa poin sikap Partai Golkar dalam Rapimnas 2021:

1. Sebagai agen pembangunan yang berhaluan karya kekaryaan, Partai GOLKAR berperan menjadi payung bagi semua elemen bangsa untuk bersama-sama mengamalkan Pancasila, menjaga keutuhan NKRI serta melaksanakan pembangunan yang berdasarkan Ideologi Pancasila. Dalam kaitan tersebut, Partai GOLKAR mendorong kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila secara edukatif dan inovatif utamanya kepada generasi milenial.

2. Dalam rangka menjamin jalannya pemerintahan yang efektif, demokratis dan terjaganya stabilitas politik agar lebih fokus pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi, Partai GOLKAR mendukung langkah untuk tidak melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024. Sejalan dengan itu diinstruksikan kepada para Ketua DPRD dari Partai Golkar untuk menjadi ujung tombak perjuangan Partai Golkar dalam pemerintahan dan pembangunan daerah.

3. Sebagai upaya untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19, Partai Golkar mengajak semua elemen bangsa untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol Kesehatan dengan selalu menjalankan 5 M (mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilisasi dan interaksi). Partai Golkar juga mendukung dan mensukseskan program vaksinasi nasional COVID-19 secara merata di seluruh lapisan masyarakat agar dapat mengakhiri pandemi COVID-19 di Indonesia.

4. Partai Golkar memberikan apresiasi atas langkah pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 yang terbukti berhasil menurunkan kasus aktif mencapai 11 persen dengan tingkat kesembuhan sekitar 85,8 persen dan tingkat hunian rumah sakit (BOR) di bawah 70 persen. Kita patut bangga dalam soal vaksinasi Indonesia berada diposisi terdepan di lingkungan negara-negara ASEAN dengan akses terhadap vaksin mencapai 426 juta dosis sedangkan masyarakat yang divaksin sebanyak 181 juta orang.

5. Partai Golkar mendorong percepatan implementasi UU Cipta Kerja beserta aturan-aturan turunannya sebagai kebijakan transformasi struktural ekonomi agar dapat dilaksanakan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di segala bidang, terutama dalam rangka penciptaan lapangan kerja, demi terciptanya Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

6. Partai Golkar mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pemulihan ekonomi sehingga dapat menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19 yang melemahkan perekonomian secara global serta mendorong pemerintah untuk meningkatkan program-program pro-rakyat, program penguatan UMKM, program reforma agraria dan redistribusi aset guna menjaga daya beli masyarakat serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

7. Partai GOLKAR menilai kritik konstruktif sangat dibutuhkan bagi jalannya pemerintahan yang demokratis dan dijamin dalam Konstitusi kita. Namun kebebasan berekspresi dan berpendapat tidak boleh disertai dengan penggunaan isu politik identitas, radikalisme yang berbasis pada paham keagamaan yang sempit, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong (hoax) yang mengandung unsur-unsur provokasi dan hasutan, yang dapat mengakibatkan perpecahan, merusak persaudaraan, persatuan dan kesatuan bangsa.

8. Partai Golkar mendorong penegakan hukum dengan meningkatkan sinergi aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi dengan tetap menghormati nilai-nilai HAM, memenuhi rasa keadilan, menjunjung tinggi asas equality before the law dan lebih pengutamaan upaya pencegahan pelanggaran hukum.

(dwia/dwia)