Wagub DKI Ingatkan Sanksi bagi yang Tutupi Dugaan Pelecehan Seksual Blessmiyanda

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Senin, 29 Mar 2021 22:55 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Foto: Wilda/detikcom
Jakarta -

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berbicara mengenai sanksi bagi siapa saja yang menutupi fakta kasus dugaan pelecehan seksual oleh Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta Blessmiyanda. Riza mengatakan orang yang tidak bersalah dalam kasus ini sekalipun akan menjadi bersalah jika memberikan keterangan bohong.

"Ya kalau yang menutupi ya siapa pun tentu yang kalau menutupi kegiatan yang tidak baik, apapun kegiatannya tentu itu perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau kita menutupi orang yang berbohong ya bersalah, kita menutupi orang yang berbuat salah ya jadi ikut bersalah, sekalipun kita tidak bersalah," kata Riza kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/3/2021).

"Apalagi kalau menutupi kegiatan-kegiatan yang bentuknya seperti pelecehan. Jadi saya kira sudah sangat jelas kalau itu kan aturan dan ketentuan umum," imbuhnya.

Riza menerangkan, orang yang menyembunyikan fakta terkait kasus pelecehan seksual oleh Blessmiyanda akan menerima sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku. Riza berharap siapa pun tidak ada yang melakukan pembiaran terhadap kasus ini.

"Kalau sanksinya sudah kita ketahui bersama, berarti kan dia menyembunyikan sesuatu yang tidak baik, dalam aturan hukum segera mungkin ada ketentuannya. Umpamanya kita melakukan pembiaran, jadi kan kita ikutan bersalah siapa saja kalau kita melakukan pembiaran itu," ujarnya.

Riza menjelaskan, pihaknya saat ini tengah menunggu hasil pemeriksaan Blessmiyanda oleh pihak inspektorat. Dia meminta pemeriksaan terhadap Blessmiyanda dilakukan dengan transparan dan apa adanya.

"Ya kan begini itu kan ada mekanismenya, saya kira nanti pihak inspektorat lebih paham, lebih tahu apa yang dilakukan. Jadi kalau kita yaal serahkan kepada yang memiliki tugas atau kesempatan. Pemprov itu memerintahkan inspektorat, kita beri kesempatan inspektorat untuk melakukan tugasnya," tuturnya.

Riza meminta semua pihak tetap menggunakan aaas praduga tak bersalah dalam kasus ini. Politisi Gerindra ini pun berharap korban ataupun Blessmiyanda dapat menyampaikan fakta dan argumentasinya dengan apa adanya.

"Tentu Pemprov harus juga kita menggunakan asas praduga tak bersalah seperti yang kita lakukan pada kasus Pak Yoory kita lakukan asas praduga tak bersalah apa pun dan Pak Yoory harus memberikan keterangan sebaik-baiknya begitu, juga untuk kasus Pak Bless ya kita beri kesempatan Pak Bless untuk menyampaikan argumentasinya, fakta, dan data apa adanya tidak dilebih tidak dikurangi," tandasnya.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies menonaktifkan Blessmiyanda atas dugaan tindakan asusila. Blessmiyanda masih diperiksa Inspektorat DKI.

"Penonaktifan jabatan tersebut dilakukan pada hari Jumat (19/3), selang sehari menyusul diterimanya dua pengaduan, yaitu dugaan pelecehan seksual dan dugaan perselingkuhan oleh Kepala BPPBJ. Penonaktifan Kepala BPPBJ ini kami lakukan untuk memastikan proses pemeriksaan dan penyelidikan dapat dijalankan Inspektorat Pemprov DKI Jakarta secara cepat, menyeluruh dan adil bagi semua pihak yang terlibat," ujar Anies dalam siaran pers dalam PPID DKI, Senin (29/3).

"Azas praduga tak bersalah tentu tetap dijalankan, tapi posisi kita jelas, apabila dalam pemeriksaan ditemukan bahwa benar terjadi pelanggaran, maka kepada terlapor dan kepada semua yang menutup-nutupi fakta selama proses pemeriksaan, akan diberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku," lanjutnya.

Anies menunjuk Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah, Sigit Wijatmoko, menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta. Anies memastikan Pemprov DKI menempatkan perlindungan terhadap pelapor sebagai prioritas utama.

(whn/dwia)