.webp)
KPK mencekal 3 orang yang dinilai berperan penting terkait dugaan pengadaan barang tanggap darurat bencana COVID-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) Tahun 2020. Surat pelarangan ke luar negeri itu sudah dilayangkan ke Ditjen Imigrasi Kumham RI.
"KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kumham RI untuk melakukan pelarangan ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung sejak tanggal 26 Februari 2021 terhadap 3 orang yang memiliki peran penting terkait perkara dugaan TPK (tindak pidana korupsi) pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) Tahun 2020," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (29/3/2021).
Pencegahan itu dilakukan guna memudahkan KPK untuk pemeriksaan sewaktu diperlukan. KPK berharap tak ada alasan dari ketiga orang tersebut berhalangan hadir di agenda pemeriksaan karena sedang di luar negeri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pencegahan ke luar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan pemeriksaan, agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, pihak-pihak tersebut tidak sedang berada di luar negeri sehingga dapat kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik KPK," ujar Ali.
Ali tidak menjelaskan identitas ketiga orang yang dia maksud. Ali menyampaikan KPK akan menjelaskan secara detail ketika penyidikan sudah dinilai cukup.
"KPK memastikan akan menyampaikan detail perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidikan cukup, dan kemudian upaya paksa penahanan terhadap para tersangka dimaksud dilakukan," ujarnya.
Sebelumnya, penyidik KPK telah menggeledah dua tempat terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada 2020. KPK menyita sejumlah bukti berupa dokumen dan barang elektronik terkait dengan perkara.
Ali Fikri kemarin mengatakan penggeledahan dilakukan pada Selasa (23/3/2021). Lokasi yang digeledah adalah kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bandung Barat.
"Selasa (23/3), tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yaitu kantor Bapenda dan kantor BKD Kabupaten Bandung Barat, yang berlokasi di Desa Mekarsari, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat," kata Ali kepada wartawan, Rabu (24/3).
Seperti diketahui, KPK mulai melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang terkait COVID-19 di Bandung Barat. KPK menyebut kasus itu terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat pada 2020.
"KPK telah selesai melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya kecukupan alat bukti. Maka benar saat ini KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat tahun 2020," ujar Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (16/3).
Ali belum menjelaskan lebih lanjut soal siapa tersangka dalam kasus ini. Dia mengatakan tersangka dan konstruksi perkara bakal diumumkan dalam konferensi pers KPK.
"Pengumuman tersangka akan disampaikan saat tim penyidik KPK telah melakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan," ucapnya.
Ali juga belum menjelaskan detail apakah penggeledahan di rumah dan kantor Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna ada kaitannya atau tidak dengan kasus ini. Dia mengatakan perkembangan penanganan kasus bakal disampaikan secara bertahap.
