Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai polisi bertindak sewenang-wenang terhadap 2 pendamping hukum warga Pancoran yang sempat ditahan saat mengantarkan surat penolakan pemeriksaan mengenai sengketa lahan. LBH Jakarta menilai polisi melakukan intimidasi dan kriminalisasi.
"LBH Jakarta mengutuk tindakan Polres Metro Jakarta Selatan yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam penangkapan sewenang-wenang, kriminalisasi, dan penghalang-halangan akses bantuan hukum terhadap 2 pemberi bantuan hukum warga Pancoran Buntu II yang terancam digusur paksa oleh PT. Pertamina Training & Consulting (PTC). Tindakan tersebut adalah bagian dari intimidasi dan bagian dari rangkaian kriminalisasi terhadap warga Pancoran yang tengah memperjuangkan hak atas tempat tinggal yang layak," kata LBH Jakarta dalam keterangan yang diterima detikcom, Jumat (26/3/2021).
LBH Jakarta mengungkapkan kronologi terhadap 2 orang pendamping hukum yang sempat ditahan itu. LBH Jakarta menyebut pemberi bantuan hukum saat itu mengajukan keberatan atas pemanggilan warga yang hendak diperiksa Polres Metro Jakarta Selatan mengenai sengketa lahan.
"Safaraldy D Widodo dan Dzuhrian Ananda Putra adalah Pemberi Bantuan Hukum Warga Pancoran Gang Buntu II. Sebagaimana diketahui bahwa warga Pancoran tersebut tengah mendapatkan ancaman penggusuran paksa dan tindakan kekerasan dalam konflik pertanahan dengan PTC. Pada Selasa, 23 Maret 2021, sekitar 31 orang warga Pancoran Gang Buntu II mendapatkan panggilan yang dilayangkan Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan tindak pidana penyerobotan lahan atas pengaduan PTC. Panggilan tersebut tidak sah secara hukum karena prosedurnya tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP," kata dia.
"Pada Rabu, 24 Maret 2021, atas permintaan warga, keduanya mengantarkan surat jawaban atas panggilan yang tidak sah terhadap 9 (sembilan) orang warga Warga Pancoran Gang Buntu II kepada penyidik di Unit-II Harta-Benda (Harda) Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Keduanya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada pukul 16.00 WIB dan langsung memberikan surat tersebut kepada penyidik yang menangani," jelasnya.
LBH Jakarta mengatakan polisi tidak menerima surat penolakan yang diberikan oleh pendamping hukum. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan kepada 2 orang pendamping hukum warga Pancoran.
"Tanpa ada surat penangkapan maupun panggilan, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap keduanya dengan status sebagai saksi tindak pidana selama 8 (delapan) jam atas Pasal 167 dan Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan disertai berbagai intimidasi," kata LBH Jakarta.
Simak juga video 'Warga Pancoran Nilai Pertamina Tak Bisa Eksekusi Lahan':
