ADVERTISEMENT

MK Dinilai Inkonsisten Dalam Memutus Sengketa Pilkada 2020

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 26 Mar 2021 08:14 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Gedung MK (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)

Berikut contoh kasus yang dicatat Kode Inisiatif:

Kota Ternate

Pemilih yang terbukti menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali; MK melakukan pengandaian pengandaian demikian, jika dilakukan PSU di 4 TPS Kelurahan Makassar Timur tersebut dan seluruh surat suara yang tersedia digunakan dan kesemuanya memilih Pemohon maka perolehan suara Pemohon tetap tidak dapat melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Meskipun dalam batas penalaran yang wajar, pengandaian bahwa semua suara pemilih akan memilih hanya satu pasangan calon tertentu kemungkinannya sangat kecil akan terjadi

Kab Tojo Una-Una

In case, berdasarkan pasal Pasal 112 UU 1/2015. Signifikansi PSU diuji dan disimulasikan oleh MK. Karena jika dilakukan PSU di 4 TPS Desa Uematopa dan seluruh surat suara yang tersedia digunakan dan kesemuanya memilih Pemohon, maka perolehan suara Pemohon tetap tidak bisa melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Meskipun pengandaian bahwa semua suara pemilih akan memilih hanya satu pasangan calon tertentu kemungkinannya sangat kecil akan terjadi; Bahwa dengan uraian pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, terhadap perkara a quo seharusnya dilaksanakan PSU sebagaimana pendirian Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya.

Namun oleh karena berdasarkan perhitungan di atas pelaksanaan PSU dimaksud tidak akan mampu mengubah secara signifikan komposisi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memandang perlu untuk dilakukan PSU.

Bahwa Mahkamah mengingatkan agar ke depan kejadian demikian tidak terjadi lagi, mengingat hak warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak konstitusional yang tidak boleh dihalang-halangi.

Menghalangi pemilih untuk memilih baik dengan kekerasan ataupun tidak tetaplah merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara sekaligus hak asasi manusia yang diancam dengan pidana. Setelah dilakukan simulasi, MK menilai tidak terjadi signifikansi terhadap hasil perolehan suara dan oleh MK tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Kab Konawe Selatan

Tehadap terdapatnya beberapa pelanggaran tata cara dan prosedur sebagamaina diuraikan di atas yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan meskipun tidak memenuhi kuantitas dan prinsip signifikansi untuk dilakukannya pemungutan suara ulang, namun agar tidak terulang di pemilihan mendatang dan tidak menjadi preseden bagi penyelenggara pemilihan di tempat lain, Mahkamah perlu menegaskan kepada penyelenggara pemilihan in casu KPU Kabupaten Konawe Selatan dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan agar melakukan tindakan korektif kepada jajaran di bawahnya yang melakukan pelanggaran tata cara dan prosedur tersebut dan di pemilihan mendatang agar memastikan jajaran di bawahnya mengerti dengan baik tata cara dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undanganpemungutan dan penghitungan suara yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


(asp/mae)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT