Ahli ITE Nilai Unggahan Jumhur soal 'Pengusaha Rakus' Timbulkan Kebencian

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Kamis, 25 Mar 2021 15:24 WIB
Ahli ITE bersaksi di sidang Jumhur Hidayat (Ilman/detikcom)
Ahli ITE bersaksi di sidang Jumhur Hidayat. (Ilman/detikcom)
Jakarta -

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang perkara berita bohong dengan terdakwa petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jumhur Hidayat. Ahli ITE, Ronny, menyebut unggahan Jumhur Hidayat menimbulkan kebencian.

Dalam sidang itu, Ronny menjelaskan mengenai keterangannya di berita acara pemeriksaan (BAP) kepada penyidik. Dalam BAP, Ronny menyebut unggahan Jumhur Hidayat di Twitter mengenai 'pengusaha rakus' dan 'RUU omnibus law Indonesia dapat menjadi bangsa kuli dan terjajah' bisa menimbulkan kebencian.

"Bahwa postingan Pak Jumhur ini, 'pengusaha rakus', dan setelah itu 'buruh bersatu tolak omnibus law apa jadinya Indonesia menjadi bangsa kuli dan terjajah'. Jadi saya terangkan itu saya bukan ahli bahasa, jadi saya tidak menerangkan kata perkara-perkara. Saya menerangkan posting-an itu saya menilai, Pak Jumhur kita boleh berbeda pendapat, hakim berbeda pendapat bahwa posting-an pak Jumhur menyampaikan, ini bapak kekurangan di sini tidak menampilkan apa alasannya. Apa dasarnya sehingga sampai kesimpulan," ujar Ronny di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Kamis (25/3/2021).

"Buruh bersatu tolak omnibus law yang akan menjadikan Indonesia menjadi bangsa kuli dan terjajah. Dan kata-kata terjajah itu tidak ada dasarnya, sehingga mohon maaf ini pendapat saya, Pak Jumhur boleh berbeda pendapat, menurut saya dengan tidak adanya dasar atau uraian, saya nyatakan itu bisa menimbulkan kebencian," sambungnya.

Menurutnya, pihak yang dibenci adalah pembuat aturan omnibus law. Ronny mengatakan pembuat aturan tersebut antara lain pemerintah dan DPR.

"Siapa yang dibenci? Yang dibenci adalah orang-orang membuat ini, Pak. Sekali lagi, saya bukan ahli bahasa, ketika tidak disampaikan apa dasarnya di Twitter bukan di media lain, di situ bisa timbulnya kebencian. Orang bisa membenci golongan yang menyusun aturan ini, siapa itu? Ada pemerintah, ada DPR yang menyusun. Kemudian antargolongannya adalah golongan masyarakat," katanya.

Diketahui, melalui akun Twitter @jumhurhidayat, pada 25 Agustus 2020, Jumhur mem-posting kalimat 'Buruh bersatu tolak Omnibus Law yang akan jadikan Indonesia menjadi bangsa kuli dan terjajah'.

Pada 7 Oktober 2020, dia juga mem-posting kalimat soal UU Ciptaker. 'UU ini memang untuk primitive investor dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS. Kalau INVESTOR BERADAB ya seperti di bawah ini'. Dalam posting-annya, Jumhur memberikan tautan berita sebuah media daring berjudul '35 Investor Asing Nyatakan Keresahannya terhadap Pengesahan UU Cipta Kerja'.

Jumhur Hidayat didakwa menyebarkan berita bohong terkait omnibus law UU Cipta Kerja. Petinggi KAMI itu didakwa dengan Pasal 14 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Selain itu, Jumhur didakwa menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian antarkelompok.

(man/isa)