Kejagung Periksa 4 Saksi di Kasus Pengelolaan Investasi BPJS Ketenagakerjaan

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 24 Mar 2021 19:42 WIB
kantor kejaksaan agung
Kejaksaan Agung (Foto: detikFOTO)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hari ini penyidik Kejagung memeriksa 4 kerabat pejabat di BPJS Ketenagakerjaan.

"Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejagung memeriksa 4 orang sebagai saksi, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan," kata Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer, dalam keterangannya, Rabu (24/3/2021).

Empat saksi yang diperiksa hari ini berinisial ER, FRB, MI, dan YS. Pemeriksaan keempat saksi ini dilakukan guna mencari alat bukti.

"Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan," ujar Leonard.

Seperti diketahui, Kejagung telah menaikkan status kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan dari penyelidikan ke penyidikan. Sebelumnya, Kejagung memeriksa mantan Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Amran Nasution.

"Senin 8 Maret 2021, tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa 1 orang sebagai saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan," ucap Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangan pers tertulis, Senin (8/3).

"Saksi yang diperiksa adalah AN selaku (eks) Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan," imbuhnya.

Dalam kasus ini, Kejagung menemukan potensi kerugian Rp 20 triliun selama 3 tahun berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan. Namun, Kejagung belum bisa memastikan apakah potensi kerugian Rp 20 triliun itu disebabkan perbuatan seseorang atau kerugian bisnis.

"Kita pastikan nih kerugian ini, apakah kerugian karena perbuatan seseorang sehingga ini masuk dalam kualifikasi pidana atau kerugian bisnis. Tetapi kalau kerugian bisnis, apakah analisanya ketika dalam investasi tersebut selemah itu, sehingga dalam 3 tahun bisa rugi sampai Rp 20 triliun sekian. Sekalipun itu masih menurut dari keuangan masih potensi," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/2).

(yld/zak)