Jubir WapresMasduki Baidlowi menegaskan pemerintah belum memutuskan apakah akan membolehkan mudik atau tidak. Ia menyebut ada sejumlah aspek yang dipertimbangkan antara ekonomi dan herd immunity.
"Kita nggak bicara jika. Kita tunggu saja karena belum tentu boleh dan belum tentu tidak boleh, dengan berbagai pertimbangan saat ini itu kan dibicarakan nanti aspeknya," kata Masduki dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/3/2021).
Masduki menyebut nantinya persoalan mudik akan dibahas di Rapat Terbatas antara Presiden, Wapres dan para menteri. Lebih lanjut, ia mengatakan secara garis besar ada dua aspek yang dipertimbangkan pemerintah, yaitu aspek herd immunity dan ekonomi.
"Kan ada dua secara garis besar satu aspek bagaimana herd immunity tercapai, yang kedua herd immunity berkaitan dengan tujuan dasarnya kebangkitan ekonomi," ungkapnya.
Diketahui saat ini pemerintah telah memulai program vaksinasi untuk mempercepat kekebalan komunitas atau herd immunity. Harapannya jika terjadi kekebalan komunitas dapat membangkitkan sektor ekonomi. Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan terkait dampak perputaran uang jika mudik dilakukan.
"Memang ada pikiran-pikiran, di balik mudik itu, itu kan ada unsur ekonomi dari uang pusat ke daerah, tapi kan tingkat bahayanya cukup tinggi. Itulah yang sedang ditimbang aspek ekonomi dan aspek keamanan, protokol itu masih jadi pertimbangan. Kita belum bicara banyak soal itu," ungkapnya.
Namun lebih lanjut terkait mudik itu masih akan dibahas oleh pemerintah. Sementara itu, terkait pelaksanaan tarawih di bulan Ramadhan, pemerintah juga masih mengimbau masyarakat agar beribadah di rumah untuk menghindari kerumunan.
"Masih ada rencana pertemuan antara Presiden, Wapres dan Menteri-menteri untuk memutuskan apakah mudik itu boleh atau tidak. Karena memang Ramadhan ini banyak sekali rangkaian bukan hanya sekadar ibadah di awal tapi akhirnya jadi adanya tradisi mudik dan itu juga menjadi persoalan yang pelik ya dari sisi kita ingin mencapai target bagaimana agar herd immunity dan suksesnya vaksinasi itu harus kita laksanakan. Itu masih akan ada pertemuan atau bahkan ada rapat," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi membuka peluang tahun ini mudik tidak akan dilarang seperti tahun sebelumnya. Namun kebijakan itu masih dalam pembahasan bersama Satgas COVID-19.
"Terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. Kami akan koordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan dan lakukan tracing pada mereka yang hendak berpergian," ujar Menhub Budi Karya dalam paparannya pada saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (16/3).
Budi Karya mengatakan sebetulnya Kemenhub tidak berwenang untuk mengizinkan atau melarang masyarakat untuk mudik. Keputusan itu akan ditentukan oleh Gugus Tugas COVID-19 setelah koordinasi antara kementerian dan lembaga (K/L).
"Boleh-tidaknya mudik, melarang atau tidak melarangnya, itu bukan kewenangan Kemenhub. Kami akan diskusi dengan K/L terkait dan tentunya berdiskusi dengan pihak yang kompeten," ujar Budi Karya dalam sesi tanya-jawab pada rapat kerja dengan Komisi V DPR RI.
"Gugus Tugas selaku koordinator, akan berikan suatu arahan," tegasnya.
