RUU ITE Tak Masuk Prolegnas, Jubir Wapres: Surat Edaran Kapolri Sudah Baik

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 24 Mar 2021 18:19 WIB
POster
Foto: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta -

Jubir Wapres Masduki Baidlowi menyebut, meski tidak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021, saat ini RUU ITE sedang digodok dua kementerian. Dia juga menyambut baik adanya surat edaran Kapolri terkait penanganan kasus UU ITE.

"Soal masuk tidak masuk di Prolegnas memang itu kewenangan DPR, tapi bukan berarti pemerintah tidak bekerja untuk bagaimana merumuskan perubahan perubahan yang terkait itu sejak presiden memberikan satu statement yang tegas untuk melakukan revisi. Itu sebabnya ada 2 kementerian yang sedang menggodok kemungkinan perubahan UU itu," kata Masduki dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/3/2021).

Pertama, Kemenko Polhukam memiliki tim tersendiri untuk membahas revisi UU ITE. Kedua Kemenkominfo juga tengah menyiapkan perubahan revisi UU ITE. Jika keduanya telah merampungkan kajian nantinya akan disatukan menjadi satu draf pemerintah.

"Sebagai drafting nanti disatukan tinggal nanti apakah perubahan dari inisiatif DPR atau dari pemerintah, dari sisi pemerintah kira-kira seperti itu ada disiapkan konsep yang cukup panjang," ujarnya.

Kemudian Kapolri sendiri telah mengeluarkan surat edaran terkait penanganan kasus UU ITE. Salah satu poinnya mengedepankan damai dan pelapor merupakan pihak yang merasa dirugikan, bukan kelompok yang mengatas namakan tertentu.

Karena itu, Masduki merasa surat edaran Kapolri telah cukup memberi suasana kondusif sambil menunggu proses diajukannya revisi UU ITE. Ia menilai surat edaran Kapolri bisa mengurangi pihak-pihak yang saling membuat laporan.

"Sehingga dengan demikian, maka surat edaran ini cukup memberikan satu suasana yang kondusif yang bisa dimaknai respons yang cukup baik dan imbauan Presiden cukup direspons positif oleh Kapolri bagaimana pelaksanaan di lapangan. Terlepas dari persoalan bahwa DPR belum memprioritaskan di Prolegnasnya pada tahun ini, tapi dengan adanya langkah-langkah yang ada itu insyaallah aduan-aduan yang selama ini terjadi yang efektif, terutama dalam surat edaran Kapolri itu bisa meredam apalagi nanti tahap berikutnya adalah di revisi UU," ujarnya.

Berikut ini daftar 33 RUU untuk masuk Prolegnas Prioritas 2021:

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, usulan Komisi I DPR

2. RUU tentang perubahan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, usulan Komisi IV DPR RI

3. RUU tentang Perubahan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, usulan Komisi V DPR RI

4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, usulan Komisi VI DPR RI

5. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, usulan Komisi VII DPR RI

6. RUU tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, usulan Komisi VIII DPR RI

7. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, usulan Komisi IX DPR RI

8. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, usulan Komisi X DPR RI

9. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, usulan Baleg DPR RI

10. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, usulan Baleg DPR RI

11. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, usulan Baleg DPR RI

12. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, usulan Baleg DPR RI

13. RUU tentang Pendidikan Kedokteran, usulan Baleg DPR RI

14. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, usulan anggota DPR RI

15. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, usulan anggota DPR RI

16. RUU tentang Profesi Psikologi (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi), usulan anggota DPR RI

17. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, usulan anggota DPR RI

18. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji), usulan anggota DPR RI

19. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, usulan Baleg DPR RI

RUU Usulan Pemerintah:

1. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi

2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

5. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

6. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law)

7. RUU tentang Hukum Acara Perdata

8. RUU tentang Wabah

9. RUU Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan


RUU Usulan DPR RI dan Pemerintah:

1. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

2. RUU tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan


RUU Usulan DPD RI:

1. RUU tentang Daerah Kepulauan

2. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Simak Video: Revisi UU ITE Belum Masuk ke Prolegnas Prioritas 2021

[Gambas:Video 20detik]

(yld/bar)